Aliansi AMSUKA Menuntut Kembalikan Lahan Produksi Petani yang Dirampas dan Segera Wujudkan Reforma Agraria

Puluhan Massa Aksi dari berbagai elemen masyarakat sipil mendatangi kantor Gubernur Sulsel pada Hari Tani Nasional di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (24/09/2018). (doc.jendelapost/piang)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, MAKASSAR – Tepat 55 tahun yang lalu pada 24 September 1963, melalui Keppres no. 169 tahun 1963, ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Penetapan 24 September sebagai Hari Tani Nasional berdasarkan disahkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 di tanggal  yang sama. Sampai saat ini UUPA 1960 menjadi acuan bagi pejuang agraria untuk memperjuangkan Reforma Agraria sejati yang dapat mengembalikan kedaulatan petani atas tanahnya.

Tepat di tanggal yang sama setelah 55 tahun berlalu sejak Hari Tani Nasional ditetapkan,  Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria (AMSUKA) melakukan aksi demonstrasi di Fly Over dan long march menuju kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar (Senin, 24/09/2018). AMSUKA terdiri dari petani yang menjadi korban konflik agraria, beberapa organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil dan NGO melakukan aksi demonstrasi menuntut diwujudkannya Reforma Agraria Sejati sesuai amanat UUPA 1960 yang berbasis gender tanpa intervensi IMF dan World Bank dengan isu utama “Sulsel Darurat Agraria”.

Selain itu, massa aksi juga menuntut antara lain: dicabutnya UU sektoral dan RUU yang tidak sejalan dengan UUPA No. 5 Tahun 1960, menghentikan proyek infrastruktur yang merampas ruang hidup rakyat, mendesak kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menyelesaikan konflik agraria, mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang merampas ruang hidup rakyat, menuntaskan kasus-kasus korupsi pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), hentikan kriminalisasi, intimidasi, dan diskriminasi terhadap pejuang agraria dan lingkungan, melibatkan rakyat secara partisipatif dalam segala bentuk perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, dan segera mengembalikan ruang hidup rakyat yang telah dirampas.

Amal selaku Jenderal lapangan dalam aksi ini mengungkapkan berbagai kondisi yang dialami oleh petani di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dalam orasinya. “Di negeri agraris kita ini, petani masih hidup dalam ketidakjelasan. Petani dirampas tanahnya, diintimidasi, didiskriminasi  bahkan dikriminalisasi”, ungkapnya.

Baca juga:  Pendidikan Alternatif untuk Anak-Anak Pantai Barat Donggala

“Terdapat 37 kasus kriminalisasi atas petani dan pejuang agraria di sejumlah daerah, diantaranya di Takalar, Gowa, dan Soppeng dalam kurun waktu dari tahun 2016 hingga 2018”, lanjut Amal dalam orasinya.

Rizal sebagai Koordinator mimbar juga menyampaikan hal senada, dan menjelaskan bahwa “penggusuran, perampasan lahan dan tindakan diskriminatif lainnya masih menjadi praktek yang dilakukan pemerintah dalam melancarkan kepentingan investor yang rakus akan tanah”. Ia mengemukakan bahwa alasan massa aksi turun ke jalan dan menjadikan kantor Gubernur sebagai titik aksi. “Kami dari aliansi turun ke jalan dan menjadikan kantor Gubernur sebagai titik aksi hanya untuk menyampaikan ke pemerintah Sulsel bahwa banyak petani dan kelas rentan lainnya kehilangan ruang-ruang hidupnya”, jelas Rizal.

Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Sulsel, dari sekitar 4 juta Ha luas daratan di Sulsel, terdapat 1.258.450,376 Ha lahan yang dialokasikan untuk 4 sektor, diantaranya perkebunan, kehutanan, infrastruktur, dan pertambangan. Ada 2,7 juta Ha wilayah yang masuk dalam kawasan hutan.  Luas HGU sebesar 347.653,996 Ha, dimana BUMN menguasai 503,56 hektar dan swasta seluas 347.150,436 Ha. Sebanyak 1.028 dari 3.030 desa maupun kelurahan yang berada dalam  kawasan hutan, dan sebagian besarnya hidup bergantung pada pengelolaan tanah dan sumber daya hutan. HGU Perkebunan seluas 218.833,72 Ha, dengan 3 BUMN yang menguasai 70.807,73 Ha dan 40 BUMS seluas 148.025,99 Ha. Dari total luas HGU perkebunan, terdapat 54.132,94 Ha luas perkebunan sawit oleh PTPN XIV dan 3 perusahaan swasta, diantaranya PT. Borneo Cemerlang Plantations di Enrekang, PT. Sinar Reksa Kencana, dan PT. Sumber Utama Sejahtera di Wajo (KPA Sulsel).

Selain sektor hutan dan perkebunan, sektor infrastruktur dan pertambangan juga turut andil dalam ketimpangan struktur penguasaan lahan di Sulsel. Khusus di sektor infrastruktur, total konsesi untuk pembangunan Infrastruktur adalah seluas 36.876 Ha, terdapat seluas 21.928 Ha untuk pembangunan bendungan sungai dan irigasi di Baliase Luwu Utara, 7.483 Ha bendungan Tabo-tabo Pangkep, 3.000 Ha PLTU 2×300 mw dan Smelter nikel di Bantaeng,  Kawasan Metropolitan Mamminasata di Maros seluas 2.300 Ha, dan 2.165 Ha (365 Ha milik negara dan 1.800 Ha milik masyarakat) untuk bendungan Passeloreng di Wajo (KPA Sulsel).

Baca juga:  Jelang May Day, FNKSDA Makassar Gelar Diskusi Penyatuan Gerakan Rakyat

Belum lagi dari sektor pertambangan, yang dikuasai 274 pemegang IUP dengan luasan lahan 655.086,66 Ha. Sebanyak 228 IUP dimiliki oleh perusahaan dan 46 lainnya dipegang oleh individu. Dengan jumlah Ruumah Tangga Petani gurem (RTP) di Sulsel sebesar 338.208 dari total 950.241 RTP, sekitar 35% RTP yang penguasaan lahannya dibawah 1000 m (KPA Sulsel).

Beberapa petani yang menjadi korban perampasan lahan di berbagai daerah juga menyuarakan keresahannya. Safar, sebagai ketua Serikat Tani Massenrempulu, mengemukakan keresahan yang dialaminya. “Sawah milik kami di Enrekang sana, yang padinya siap panen dirusak oleh PTPN XIV”, jelas Safarudin dalam orasinya.

Salah satu ibu petani asal Takalar juga mengeluhkan perampasan lahan miliknya oleh PTPN XIV Takalar. “Saya jauh-jauh dari Takalar, mau adukan nasibku. Tanahku sudah diambil, sekarang saya jadi buruh tani. Suamiku sekarang jadi sopir. Kerja yang sekarang tidak ada kepastian besok masih bisa makan”, ungkap seorang ibu yang menjadi korban konflik Agraria di Takalar setelah lahannya dirampas.

Seorang ibu yang juga menjadi korban perampasan lahan di Takalar mengemukakan keinginannya untuk bertemu dengan Gubernur baru Sulsel untuk menyelesaikan segera konflik yang terjadi di Sulsel. “Saya berpuasa 3 hari setelah bapak naik, karena saya percaya bapak dapat menyelesaikan ini. Saya ingin menagih janji bapak sebelum pencoblosan”, ujarnya.

Tetapi setelah beberapa jam menuggu Gubernur Sulsel keluar, massa aksi hanya disambut oleh beberapa pegawai Gubernur. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi massa aksi yang berharap menemuinya adalah Gubernur Sulsel. Sekitar pukul 14.00 massa aksi meninggalkan kantor Gubernur dan long march kembali menuju titik awal aksi di fly over.

Setelah setengah abad lebih berlalu sejak UUPA disahkan, kondisi petani masih memprihatinkan. Hal ini terlihat dari jumlah konflik Agraria yang masih tinggi.  KPA mencatat di tahun 2017 terdapat 659 konflik agraria dengan  luasan lahan 520.491,87 Ha yang melibatkan 652.738 KK. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat peran petani yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari dalam menyediakan pangan. Apalagi jika melihat Indonesia sebagai negara Agraris yang kehidupan petaninya yang sangat rentan.(*)

Baca juga:  Menebar Literasi dikalangan Petani

 

Reporter: M. Alfian Arifuddin
Editor: Ahmad Mukhlis .H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.