Aliansi Peduli HAM dan Demokrasi Tuntut Hentikan Kriminalisasi Mahasiswa Papua

Aliansi Peduli HAM dan Demokrasi, Aksi demonstrasi menyikapi kriminalisasi aktivis di Jakarta. Aksi ini digelar di pertigaan Jl. AP Pettarani - Jl. Boulevard, Makassar, Rabu (18/09/2019).(foto/Goza)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, MAKASSAR – Aliansi Peduli HAM dan Demokrasi yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menyikapi kriminalisasi aktivis di Jakarta yang terjadi dalam rentang waktu 29 Agustus hingga 1 September lalu. Aksi ini digelar di pertigaan Jl. AP Pettarani – Jl. Boulevard, Makassar, Rabu (18/09).

Sejumlah poster yang menampilkan wajah korban kriminalisasi di Jakarta digenggam tepat di depan dada masing-masing peserta aksi. Poster itu sengaja diarahkan ke sejumlah pengguna jalan yang berlalu lalang. Spanduk bertuliskan “Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia, hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan tanpa syarat” dibentangkan.

Sebelumnya, berdasarkan rilisan Aliansi, dalam rentang waktu yang disebutkan sebelumnya di atas, kepolisian telah menangkapi sejumlah mahasiswa(i) Papua di beberapa lokasi yang berbeda. Naliana Wasiangge, Ariana Lokbere, dan Norince Kogoya adalah mahasiswi yang ditangkapi di Asrama mahasiswa asal Nduga, Jakarta.

Sementara itu, polisi menangkapi Charles Kossay dan Dano Tabuni yang diikuti tindakan intimidatif dan todongan senjata di sebuah asrama di Depok, salah satu kota satelit di selatan Jakarta. Begitu pun Ambrosius M dan Issay Wenda, ditangkapi pada 31 Agustus lalu pasca menggelar aksi solidaritas atas mahasiswa(i) Papua yang dikriminalisasi.

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta, juga tidak luput dari penangkapan. Ia ditangkap di Plaza Indonesia, Jakarta (31/8). Belakangan diketahui Surya ditangkap atas dasar adanya laporan dari Laskar Merah Putih.

Sejumlah penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian ini disinyalir sebagai reaksi atas demonstrasi damai Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, Imperialisme, dan Militerisme, di Mabes TNI-AD dan Istana Negara, Jakarta (28/8) sebagai sikap atas diskriminasi rasial yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya, 16-17 Agustus lalu.

Baca juga:  BASIIS Makassar: Selamatkan Demokrasi Kita!

Aksi solidaritas sampai hari ini terus berlanjut menyikapi rentetan peristiwa tersebut di sejumlah daerah, sebab, negara tidak benar-benar hadir dalam upaya pengentasan masalah-masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya di Papua. Jenderal Lapangan aksi demonstrasi ini, Def, mengungkapkan bahwa aksi akan terus berlanjut, karena ini masalah serius, persoalan kemanusiaan.

Terkait penangkapan mahasiswa(i) Papua yang terjadi di Jakarta dan juga penetapan Veronica Koman sebagai tersangka, hal itu dianggapnya sebagai tindakan yang tidak berdasar dan tak mempunyai landasan.

“Saya pikir itu tindakan yang tidak demokratis dan melanggar proses hukum. Apakah itu ada surat penangkapan? Apakah dia juga harus menggunakan senjata api untuk mengancam teman-teman?”

Sementara itu, mengenai tuntutan referendum warga Papua, Def mengatakan UUD 1945 sebenarnya secara prinsip mendukung hak menentukan nasib sendiri, terutama pada frasa di mukaddimah konstitusi yang berbunyi: “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.”

“Papua mempunyai basic sejarah yang kuat untuk bagaimana Papua merdeka, karena berbagai macam aneksasi dan kooptasi republik ini terhadap Papua itu dilakukan secara tidak demokratis, mau itu penggunaan senjata saat Pepera, maupun New York Agreement yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Papua,” tambahnya.

Atas dasar itu, Aliansi Peduli Ham dan Demokrasi menyatakan sikap bahwa “Apa yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap Surya Anta dan lima mahasiswa Papua, serta persekusi resmi terhadap Veronica Koman serta sejumlah warga Papua lainnya merupakan serangan serius terhadap hak berkumpul, berekspresi/ berpendapat dan menyampaiakan protes secara damai.”

Dalam aksi ini aliansi juga menuntut aparat kepolisian dan pemerintah untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, kriminalisasi dan persekusi terhadap mahaiswa(i) Papua, serta segera membebaskan Surya Anta dan kawan-kawan mahasiswa Papua tanpa syarat. Kemudian, mencabut segala sangkaan dan tuduhan tanpa dasar terhadap pembela HAM, Veronica Koman.[*]

Baca juga:  Aturan D.O di Kampus UINAM Dinilai Pilih Kasih, Mahasiswa Minta Revisi Aturan

Reporter: Suherman JF
Editor: Ahmad Mukhlis .H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.