Aturan D.O di Kampus UINAM Dinilai Pilih Kasih, Mahasiswa Minta Revisi Aturan

Ratusan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, aksi tolak keputusan D.O oleh 27 Mahasiswa, di depan gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar, Senin (19/3/2018). (jendelapost/ical)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, GOWA – Ratusan mahasiswa kembali hijaukan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Seperti sebelumnya, perihal pemberlakuan parkir berbayar, kali ini kasus D.O dini tidak luput dari sorotan, Senin (19/3/2018).

Mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UINAM Menggugat, massa aksi membawa tuntutan, “Kuliahkan kembali mahasiswa yang telat bayar UKT”. Pasalnya ada sekitar 27 mahasiswa baru yang mendapatkan diskriminasi karena dianggap telah melanggar prosedural. Karena terlambat membayar SPP pada waktu yang telah ditetapkan, secara tegas pihak akademik memutuskan memberhentikan secara permanen (D.O) 27 mahasiswa tersebut.

Sejumlah lembaga kemahasiswaan yang tergabung dalam aliansi tersebut, seperti DEMA-U UINAM, DEMA-F Tarbiyah dan Keguruan, DEMA-F Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik, DEMA-F Syariah dan Hukum, DEMA-F Ekonomi dan Bisnis Islam, DEMA-F Adab dan Humaniorah, DEMA-F Sains dan Teknologi, DEMA-F Dakwah dan Komunikasi, SEMA-F Kesehatan dan Ilmu Keperawatan, SEMA-F Syariah dan Hukum, HMJ Bahasa Sastra Arab, HMJ Bahasa Sastra Inggris, HMJ Keperawatan, HMJ Farmasi, HMJ Kesehatan Masyarakat, HMJ Ilmu Komunikasi, HMJ Kesejahteraan Sosial, HMJ Bimbingan Penyuluhan Islam, HMJ Ilmu Hukum, HMJ Manajemen Dakwah, HMJ Peradilan Agama, HMJ Ilmu Perpustakaan, HMJ Perbandingan Mazhab dan Hukum, HMJ Akuntansi, HMJ Sosiologi Agama, HMJ Ilmu Politik, Dan HMJ Sejarah Kebudayaan Islam.

Di balik ketetapan pihak kampus tersebut, pasalnya hasil pengkajian dari pihak mahasiswa menilai bahwa keputusan tersebut secara prosedural cacat. Dengan tegas, hal tersebut memicu respon serius dari pihak mahasiswa.

Karena dalam penetapannya, kurang lebih 5 mahasiswa yang senasib dengan puluhan mahasiswa itu, mendapat keistimewaan. Dalam hal ini, sama-sama telat membayar SPP dan lewat dari tanggal 16 Februari 2018 sebagai akhir pembayaran, tetapi proses perkuliahan masih bisa dinikmati oleh mereka. Bahkan dalam salah satu pernyataan oleh pihak birokrasi, dengan itu mahasiswa tersebut pun meminta maaf karena keteledorannya meloloskan para mahasiswa tersebut.

Baca juga:  Pendristibusian Bantuan Korban Gempa di Desa Marana Sulteng Terkendala Oleh Longsor

Hal ini secara tidak langsung mempertegas posisi akademik yang belum juga adil dalam menerapkan aturan.

Sebelumnya, kelompok mahasiswa ini telah melakukan jalur Letigasi, tapi selama dua minggu tuntutan berjalan ternyata tidak mendapat respon positif dari pihak birokrasi. Hal ini menjadi pemicu solidaritas besar-besaran dilakukan oleh para mahasiswa untuk menyikapi ketidakpedulian dari pihak birokrasi.

Zulfikri Ibrahim, selaku korlap aksi tersebut mengungkapkan, pemberlakuan UKT-BKT sejak tahun 2013 secara khusus diterapkan Di UINAM, permasalahan-permasalahan di kampus semakin menjadi-jadi. Hal ini pun saling terkait pada permasalahan akademik yang terjadi pada angkatan 2017 yang baru memasuki semester 2 tahun ini. Keputusan D.O yang diberikan terhadap 27 mahasiswa angkatan 2017, dipandang sebagai hal yang tidak adil, ujarnya.

Faisal, salah seorang massa aksi juga menambahkan, dari sejumlah keterangan yang ada, ternyata pihak kampus luput dari ketetapan administrasi. Terbukti, karena ada 5 orang mahasiswa mendapat keistimewaan. Ketetapan akhir pembayaran SPP pada tanggal 16 Februari 2017, tidak sesuai ketetapannya, ungkapnya.

Aksi yang dimulai sejak pukul 10 pagi hingga berakhir pada pukul 14 siang tersebut, bahkan pihak birokrasi pun yang menemui massa aksi didepan gedung rektorat tidak memberikan respon baik kepada massa aksi, bahkan keputusan bagi sejumlah mahasiswa yang di D.O tersebut.

“Hal ini akan terus disikapi oleh pihak mahasiswa, melihat respon dan keputusan pihak rektorat UIN Alauddin Makassar yang tidak sama sekali mempertimbangkan aturannya, yang kami anggap cacat tersebut, kami akan terus bersolidaritas, menuntut dan akan terus mendalami atau mengkaji aturan terkait. Hingga aksi selanjutnya, akan terus dilakukan”, ungkap Faras, selaku ketua DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.(*)

 

Reporter: Abrisal
Editor: Ahmad Muklis .H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.