Bebaskan Petani Latemmamala yang Jadi Korban Kriminaliasi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Pernyataan Sikap

Front Perjuangan Tani Latemmamala

Suatu komponen utama yang tidak bisa dipisahkan oleh reproduksi masyarakat adalah petani. Ia merupakan pekerja yang memproduksi pangan berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat secara umum, dan dirinya secara khusus. Dari hasil jerih payahnya, kebutuhan pangan manusia dapat terpenuhi dan menjadi sebuah barang yang strategis untuk mendukung perekonomian lokal, nasional, serta bahkan dalam skala transnasional. Tanpanya Negara akan krisis, sudah selayaknya kedaulatan pangan ada di tangan petani.

Bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan pangan, dan meluasnya sistem pemasaran menuntut para petani untuk memproduksi pangan sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka, para petani dituntut memproduksi komoditi sebanyak-banyaknya demi kebutuhan publik yang menjadi peralihan wacana pasar tanpa memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan petani tersebut dan hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Malahan, sejak dulu hingga sekarang petani terus menerus terkhianati.

Kapitalis atau bahkan Negara dengan semena-mena merampas hak-hak hidupnya atas ruang. Satu hal yang kurang rasional adalah, Negara sebagai kontrak sosial yang tak tersosialisasikan telah menjanjikan kepada rakyatnya akan hak-hak sebagai warga negara, yang bersifat malindungi dan menegakkan keadilan di atas asas hukum, khususnya kepada para petani. Namun hal itu tak pernah terealisasikan karena di negeri ini sendiri kita selalu dihadapkan pada permasalahan atas perampasan ruang yang dilakukan oleh negara, dan hal itu pula yang dialami oleh para petani Latemmamala di Kabupaten Soppeng.

Tiga orang petani Latemmamala yang ditahan dan diperkarakan di Pengadilan Negeri Soppeng atas tuduhan penebangan pohon, pembukaan lahan pertanian, dan pengrusakan hutan mencerminkan betapa negara ini tidak memihak kepada rakyat kecil. Mereka, atas nama Sahidin, Jamadi, dan Sukardi didiskriminasi di atas tanah pertanian miliknya sendiri, yang semena-mena dicaplok oleh Kehutanan sebagai kawasan hutan lindung tanpa sepengetahuan masyarakat. Terlebih lagi, mereka ditahan tanpa melalui prosedur hukum.

Baca juga:  Surat Pernyataan Kecaman HIMAHI FISIP UNHAS Atas Sikap Represif Kampus

Penagkapan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan tanpa disertai surat perintah penangkapan terlebih dahulu adalah suatu tindakan represif dan menyimpang dari proses hukum yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut akan memeberi ancaman bagi kelangsungan hidup 3.950 KK atau ± 23.428 Jiwa yang bermukim di sebuah perkampungan yang bernama Kampung Cappoliang dan Kampung Jolle, yang termasuk telah ditetapkan oleh Kehutanan sebagai kawasan hutan lindung Laposo Niniconang pada 2014 lalu tanpa sepengetahuan masyarakat, dengan luas wilayah kelola ± 7.803,06 Ha.

Para Terdakwa dijerat UU pasal 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang isinya tentang jerat pidana terhadap orang yang menebang pohon dan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pejabat berwenang atau menteri di dalam kawasan hutan. Penangkapan terhadap 3 orang petani tersebut dianggap tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 95/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa “Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun – temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil”. Pada kenyataannya, Para Terdakwa dilahirkan, dibesarkan, dan mengantungkan hidup mereka di lahan yang menjadi kebunnya tersebut, dengan rata-rata luas lahan pertanian ± 1 Ha, dan menjadi lahan yang secara turun-temurun telah diwariskan oleh para pendahulunya.

Dengan memperhatikan keganjalan yang terjadi terhadap kasus penangkapan tiga orang petani Latemmamala yang kini sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Soppeng, maka dengan ini kami yang bersolidaritas dalam “Front Perjuangan Tani Latemmamala” menyatakan sikap dengan tuntutan sebagai berikut:

  1. Bebaskan Petani Korban kriminaliasi yakni: SAHIDIN, JAMADI dan SUKARDI;
  2. Stop Kriminalisasi Terhadap Petani di Dalam Kawasan Hutan;
  3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati;
  4. Cabut Undang – Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  5. Lindungi Wilayah Kelola Rakyat;
  6. Revisi SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor 5356/Men.Hut-UII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan hutan Laposo Ninicoinang;
  7. Tegakkan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.
Baca juga:  Bebaskan Petani Korban krimnaliasi: Sahidin, Jamadi dan Sukardi

Segala tindak kriminalisasi atas nama apapun, harus dilawan. Segala penindasan atas Hak Asasi Manusia, harus digugat.

#BebaskanPetani #Panjangumurperjuangan

(LBH Makassar, WALHI Sul-Sel, FMN Makassar, KPA Sul-Sel, HIMAHI FISIP UNHAS, BEM UNM, SP Anging Mammiri, FPSS, FOSIS UMI, PEMBARU Sul-Sel, PEMBARU Sul-Sel, FORMASI MASPUL, DEMA UINAM, BEM KEMA Pertanian UNHAS, KAMRI, GEMAR, KALONG, IMPS Marioriawa, IMPS Marioriwawo, IMPS Lalabata)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.