Bulu’ Tallua, Tanah Orang-Orang Terusir

Kampung tua “Bulu’ Tallua”, Desa Tonasa, Dusun Langkowa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. (doc/jendelapost.com/tiro)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

DI DATARAN tinggi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tepatnya di sekitar kaki Gunung Bawakaraeng, terdapat tiga bentuk tanah berbukit yang terlihat menyerupai gunung sejajar. Warga lokal menyebutnya sebagai kampung tua “Bulu’ Tallua”. Secara administrasi kampung tua ini masuk di Desa Tonasa, Dusun Langkowa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Menurut pak Nasir selaku petani sekaligus tokoh masyarakat Tombolo Pao yang saya temui di rumahnya pada hari Minggu, (17/03/2019), Bulu’ Tallua merupakan batas teritorial antara Lompo Pao, Ballasuka, dan Bulutana. Karena letaknya secara geografis sangat strategis, Bulu’ Tallua dijadikan sebagai lokasi pusat dalam perjanjian yang digelar bersama oleh Sombayya ri Garassi, Sombayya ri Balassuka dan Karaeng Bulutana. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan wilayah penguasaan mereka yang masing-masing ditetapkan berdasarkan rute air yang mengalir.

Kampung Bulu’ Tallua hanya dihuni beberapa keluarga pada tahun 1600-an. Salah satu yang terekam dalam budaya tutur perkampungan adalah generasi kedua di perkampungan tua itu, yakni Pute Ulu (rambut putih). Ia diyakini oleh tetua-tetua merupakan keturunan langsung dari keluarga generasi pertama—mengenai generasi pertama ini, saya belum menemukan sumber atau literatur yang memadai untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Konon, berdasarkan pappasang tau rioloa  (cerita rakyat Tombolo Pao terdahulu), ujar pak Baharuddin, si ‘rambut putih’ sejak lahir memang telah berambut putih dan sangat cantik. Kemudian, saat beranjak dewasa si rambut putih ini menikah dengan anak Puanta ri Pao.

Di tahun 1960, kampung tua ini masih dihuni sekitar beberapa keluarga saja, yakni keluarga Dg. Sonte, Dg. Ruma’, Dg. Baso’, Dg. Jelong, Dg. Jappa, dan Dg. Badu’. Dg. Sonte menjelaskan hal tersebut sembari memandangi pohon Lantebung (sejenis tumbuhan tebu) yang berada di sekitar kebun anaknya. Dg. Sonte tiba-tiba mengenang pohon tersebut adalah pohon sejenis yang pernah dijadikannya atap rumah selagi bermukim di Bulu’ Tallua.

Jejak Kelam Program ‘Reboisasi’ Orde Baru

Baca juga:  Bertahan Hidup Di Antara Sisa-sisa Rumput Laut

Kopi, kayu manis, kentang, labu, dan berbagai tanaman sayuran lainnya dulu diproduksi oleh warga kampung untuk kebutuhan subsisten dan dijual keluar jika ada surplus. “Mereka berangkat ke Pasar Malino (Saat ini telah menjadi sekolah) sejak pukul empat subuh dengan cara memikul,” ujar pak Muhammad, salah satu petani yang juga sempat saya temui di kediamannya, di Biring Panting.

Tata kelola dan pendistribusian pertanian ini bertahan, setidaknya hingga penetrasi rezim kehutanan di bawah Orde Baru (Orba) telah menjangkau Bulu’ Tallua di sekitaran tahun 1970-an. Awal penetrasi kehutanan itu ialah dengan gencarnya kampanye reboisasi atau penghijauan. Sebagai implementasinya, bibit-bibit di sebar ke petani-petani di pelosok. Dg. Sonte mengatakan bahwa, di Bulu’ Tallua, warga diberikan bibit pohon pinus oleh beberapa aktor, salah satu yang paling diingat oleh warga ialah Yusuf Dg. Paewa yang tiba dari Makassar atau biasa disapa oleh para petani sebagai Mantri Yusuf. Bibit-bibit tersebut dibawa ke Bulu’ Tallua oleh Pak Baharuddin dengan menggunakan Teke’ (kuda) dengan upah Rp. 1.500/res.

Menurut ibu Ramlah, salah satu pelaku sejarah yang turut menanam kala itu mengatakan bahwa para petani menanam bibit pinus tersebut di sekitar kebunnya dan beberapa orang malah menanam di kebunnya masing-masing dengan imbalan upah yang diberi sekali seminggu.

Penyebaran dan anjuran penanaman bibit-bibit pinus ini adalah bagian dari konsep atau program yang saat itu telah dikenali warga kampung sebagai ‘program penghijauan’. Dana reboisasi, di kisaran 1970 hingga 1990-an yang digunakan pemerintah Orde Baru untuk mendanai industri kehutanan melalui proyek Hutan Tanaman Industri (HTI)—yang ditengarai mampu meningkatkan pendapatan per kapita negara—menghasilkan kebijakan ekspansif yang luar biasa cepat.

Baca juga:  Sebuah Catatan: Mereka yang Terusir

Dalam buku Herman Hidayat, “Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan masa Orde Baru dan Reformasi” diungkapkan bahwa pelaku utama dalam pembentukan HTI adalah pemerintah melalui BUMN (Inhutani) dan juga perusahaan swasta. Paduan itu dikenal sebagai “Joint Corporation”(usaha Patungan) yang persentase kepemilikan saham pemerintah-swasta adalah 40:60. Perusahaan swasta memperoleh dana reboisasi agar mendorong pembentukan  HTI di banyak daerah. Dengan demikian industri kehutanan dapat meluas hingga ke pelosok-pelosok.

Hal yang tidak disadari oleh warga kala itu adalah agenda ekspansi industri kehutanan ini akan berujung pada alienasi dan pengusiran. Hal yang juga tidak tampak adalah kepentingan apa dan siapa yang ada di balik program-program tersebut.

Terpisahnya Warga Lokal dengan Tanahnya

Di tahun 1978 dg. Ruma’ dan dg. Badu’ serta istri dan anak mereka adalah dua keluarga yang pertama-tama meninggalkan kampung Bulu’ Tallua. Hal ini disebabkan seorang tentara yang bertugas sebagai babinsa di Desa Tonasa memberitahukan bahwa mereka harus segera meninggalkan Bulu’ Tallua yang saat itu telah dalam klaim kawasan kehutanan. Anjuran itu lalu dipertegas dengan penyampaian langsung oleh Pak Sinyo’ yang berasal dari Jawa sekaligus pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa. Di rumah Dg. Sa’bang, Pak Sinyo’ mengatakan kepada Dg. Ruma’ dan Dg. Badu’ bahwa “kalau ada yang membakar kayu akan segera dihukum.”

Hal itu, membuat Dg. Ruma’ takut dan terpaksa harus meninggalkan Bulu’ Tallua. Pada akhirnya Dg. Ruma’ dan istrinya Dg. Rabiah serta kedua anaknya Hania dan Basri berpindah ke kampung Tannganna Romanga yang jaraknya kurang lebih enam kilometer dari Bulu’ Tallua. Dg. Ruma’ bermukim di kampung ini selama empat tahun dengan hanya mendiami rumah-rumah kebun. Barulah di tahun 1982 Dg. Ruma’ dan keluarga pindah ke Biring Panting yang ia diami sampai saat ini.

Baca juga:  Kembali Menagih Janji Tuan

Kisaran tahun 1989, Dg. Sonte dan ibu Ramlah juga harus terpaksa meninggalkan rumah dan kebunnya di kampung Bulu’ Tallua oleh sebab serupa; masuk ke dalam klaim kawasan hutan. Keluarga ini ialah yang paling terakhir keluar di kampung Bulu’ Tallua di antara keluarga lainnya yang telah lebih dulu angkat kaki.

Alasan Dg. Sonte beserta keluarganya keluar adalah karena rasa aman telah ikut lenyap. Ia dan keluarga merasa di kampung sangat mencekam, belum lagi banyaknya penculik ternak hingga yang terburuk seperti pembunuhan warga. Peristiwa seperti ini membuat Daeng Sonte dan keluarganya merasa ketakutan dan terteror. Ia akhirnya memutuskan untuk keluar dan tinggal di Biring Panting meski tidak lama kemudian Dg. Sonte pindah di kampung Lembang Bata, Garassi, kampung istrinya. Tak berselang lama, Dg. Sonte kembali lagi di Biring Panting dan membangun rumah hingga beregenerasi sampai saat ini.

Apa yang terjadi pada keluarga Dg. Sonte beserta keluarga lainnya di kampung Bulu’ Tallua hanyalah satu dari sekian banyak kisah orang-orang yang terusir akibat penguasaan skala besar oleh negara dan korporasi swasta. Dari skema ini terlihat bagaimana pemisahan warga lokal atas tanah garapannya kerap dilakukan melalui kebijakan dan peraturan yang spekulatif.

 


Penulis: Surahmat Tiro
Editor: Suherman JF


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.