Demi Reforma Agraria Sejati, AMSUKA Mengemas Konsolidasi Dengan Panggung Ekspresi

Panggung Ekspresi, Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Agraria, di Kedai Pojok, Jl. Adiyaksa, Panakkukang, Makassar, pada Senin (24/09/2018) malam. (jendelapost/rizal)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, MAKASSAR – Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Agraria (AMSUKA) kembali melanjutkan aksinya dengan Panggung Ekspresi, pada Senin (24/09/2018) malam, di Kedai Pojok, Jl. Adiyaksa, Panakkukang, Makassar.

Musikalisasi Puisi, Orasi Ilmiah dan sejumlah penampilan seni dan ekspresi bertemkan Sulawesi Selatan Darurat Agraria memeriahkan jalannya Panggung Ekspresi yang digelar oleh AMSUKA Sulsel tersebut.

Dalam peringatan Hari Tani Nasional, pasca aksi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada senin siang (24/09/2018), Panggung Ekspresi yang di selenggarakan AMSUKA juga dihadiri sejumlah Serikat Tani, diantaranya Serikat Petani Massenrempulu (SPM) Enrekang, Sarikat Petani Latemmamalla (SPL) Soppeng, dan pula dihadiri oleh Serikat Juru Parkir Makassar.

Rahim (43), anggota Sarikat Petani Massenrempulu, yang juga korban kriminalisasi PTPN XIV Enrekang, dalam Panggung Ekspresi tersebut mengungkapkan, “sawahku yang siap panen diratakan sama mobil eskvator sambil di kawal aparat brimob. Saya di ancam akan ditembak oleh brimob karena mempertahan sawahku yang sebentar mau panen,” ungkapnya.

Tanahnya yang di klaim dan dikuasai oleh PTPN XIV membuat Rahim kini memanfaatkan plastik bekas untuk dijual demi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di Soppeng, seperti yang dijelaskan Sapri, ketua Sarikat Petani Latemmamalla Soppeng, praktek Kriminalisasi petani di soppeng terjadi lantaran petani dituduh menyerobot hutan, hingga pihak kehutanan melaporkan ke Polisi.

“4 warga soppeng dilapor kepolisi dari pihak kehutanan karena dianggap sebagai penyerobot hutan pada tahun 2017. Padahal sebelumnya warga telah memanfaatkan lahan yang kini diklaim kehutanan  untuk bertahan hidup secara turun temurun. Padahal di dalam hutan itu masih ada bukti garapan warga seperti pagar batu dan tanaman jangka panjang lainnya namun tidak pernah dipertimbangkan oleh kehutanan untuk tidak di masukkan sebagai kawasan hutan,” Tegas Sapri.

Baca juga:  Pendidikan Hukum dan Politik Bagi Kaum Tani

Dari 4 juta Haktar, luas daratan Sulawesi Selatan, sekitar 2, 7 juta Hektar masuk kawasan hutan. Ada 4 sektor yakni, kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur, yang menguasai lahan seluas 1.258.450,376 Hektar.

Sementara jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) gurem di Sulawesi Selatan sebesar 338,108 dari total 950,241 RTP yang terus mendampingi jutaan Hektar, yang dikuasai oleh 4 sektor tersebut.

Berbagai tanggapan dari aktivis sosial terhadap ketimpangan ini juga diberikan, salah satunya Muhammad Ridha, pengelola Perpustakaan Rakyat dan Dokumentasi Sosial Carabaca. “Sejak jaman kolonial, pembanguan infrastruktur (jalan) telah dilakukan dan memakan banyak korban serta lahan yang luas. Motif pembangunan jalan itu pun selain dari pemadatan ruang dan waktu akumulasi kapitalisme kolonial tetapi juga sebagai cerminan diskriminasi kelas”, ungkapnya.

“Rezim boleh beda, skema juga boleh lain tapi tujuan dan motif dari pembangunan tetaplah sama. Belum lagi dengan pergeseran peran Negara. Dimana Negara seharusnya penyedia fasilitas publik, malah diberikan ke Swasta melalui skema penanaman Investasi diranah publik yang dikenal Publik Private Partnership (PPP)”, lanjut Ridha.

“Dalam kasus-kasus perampasan tanah,  perempuan biasanya menjadi golongan yang paling terpukul dikarenakan hilangnya  sumber ekonomi akan berefek langsung kedalam dapur yang dikelola oleh perempuan. Tanah bukan hanya sebagai tempat menanam, tetapi lebih luas dan menyangkut ruang hidup manusia terkhususnya petani.” Kata Rina, anggota Solidaritas Perempuan Anging Mammiri.

Hingga Panggung Ekspresi usai pada pukul 23.15 malam, Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Agraria (AMSUKA) akan terus mengawal dan menuntut segala bentuk perampasan ruang hidup masyarakat, baik itu hak-hak terhadap tanah garapan petani, hingga pada hak perempuan, sejatinya.

Reporter: Rizal Karim
Editor: Ahmad Mukhlis .H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.