Diskusi dan Bedah Buku, Rezim Infrastruktur Kian Merampas

Suasana diskusi dan bedah buku "Melawan Rezim Infrastruktur: Studi Ekonomi Politik" di Sekretariat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca, Paccinongan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selasa (29/01/2019).(doc/ibeng)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, GOWA – Buku berjudul “Melawan Rezim Infrastruktur: Studi Ekonomi Politik” karya Muhammad Ridha, menjadi tajuk pembuka diawal tahun 2019 pasca pindahnya Sekretariat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca.

Imammul Hak selaku direktur PKBM Rumah Buku Carabaca menjelaskan kepada Jendelapost.com, ia bersama pegiat dan pengelola PKBM Rumah Buku Carabaca masih menjalankan kegiatan dan rutinitas diskusi seperti kelas menulis, riset, juga bedah buku, meski kadang kala ia dan pegiat PKBM Rumah Buku Carabaca lainnya harus memilih tempat diluar sekretariat, seperti di Kampus, atau bahkan di Warung Kopi, sementara sekretariat masih dalam pembangunan pada waktu itu.

Pada diskusi dan bedah Buku kali ini, PKBM Rumah Buku Carabaca bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan, SIMPOSIUM Sulawesi Selatan, Jendelapost.com, LKBHMI Cabang Gowa Raya, Galeri Kampung dan Sanggar Rakyat Kepanasan (SRK) menghadirkan Muhammad Ridha selaku Penulis Buku “Melawan Rezim Infrastruktur”, yang juga Dosen Filsafat UIN Alauddin Makasaar, pengelola PKBM Rumah Buku Carabaca dan pegiat Sanggar Rakyat Kepanasan (SRK) Makassar. Pada Selasa (29/01/2019), di Paccinongan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Berjalannya diskusi dan bedah buku tersebut juga di pandu oleh Firman Rusyaid sebagai moderator, dan Panelis diskusi Imammul Hak direktur PKBM Rumah Buku Carabaca. “Kegiatan ini dilaksanakan guna semakin merekatkan sillaturahmi dan juga mengajak kawan-kawan kembali meramaikan Perpustakaan Rakyat Carabaca”, ungkap Amal, selaku Panitia dalam bedah Buku tersebut.

“Yang terpenting lainnya yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana kita sama-sama melihat maraknya pembangungan infrastruktur dihampir seluruh Indonesia, namun tak sedikit dari penduduk menjadi korban dan bahkan terusir dari tanahnya sampai harus terpisah dari tempat ia mencari nafkah. Dengan ini kita ketahui, pembangunan infrastruktur yang kapitalistik benar-benar tidak dipungkiri lagi adanya”, lanjut Amal.

Muhammad Ridha membeberkan dalam diskusi tersebut, gerakan sosial bisa kita imajinasikan ulang, bagaiman kita membayangkan masalah apa yang kita hadapi dan apa jalan keluarnya. Menemukan logika kebijakan yang mendasari sebuah pembangunan adalah hal penting untuk melihat kepentingan siapa yang di indahkan oleh rezim. Sulitnya memahami kepentingan dominan ditengah pengadaan Infrastrukur seperti jalan raya tidak lah alamiah adanya.

“Dalam proses pengadaan infrastrukur sepeti jalan raya misalnya, kini di maknai secara teknis belaka. Kita tidak melihat bagaimana Kapitalisme dan para teknokrat menyusun pengetahuan yang membuat ruang seperti jalan raya itu ter-depolitisasi. Padahal jalan raya tidak sedikit merubah tatanan sosial masyarakat”, ungkap Muhammad Ridha.

Ada kajian yang meletakkan kembali jalan sebagai kajian sosial dimana hubungan-hubungan sosial berseliweran dimana kepentingan berada dibaliknya. Jalan raya direduksi sebagai alat material semata tanpa melihat dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dibawahnya. Dampak terdekat yang sering kita lihat ialah penggusuran dan perampasan lahan demi kelancaran pembangunan. Maka tidak heran bila melihat perlawanan yang terjadi antara masyarakat dan negara dalam proses pembebasan lahan demi infrastruktur.

Jalan raya sebagai medan pertarungan kepentingan dijadikan wadah bagi gerakan-gerakan sosial untuk menyuarakan aspirasinya. Aksi demonstrasi hingga pendudukan jalan raya dianggap suatu sikap politik atas sebuah kebijakan yang timpang. Harapan akan keadilan hanya dapat diraih lewat penutupan jalan raya.

Gagasan-gagasan gerakan sosial dijalanan itu adalah gagasan-gagasan yang paling penting, banyak rezim yang tumbang akibat pendudukan jalan raya. Contoh di Negara Argentina, rezim tumbang akibat dari gerakan dari ibu-ibu membuat tenda dan jalanan di kota hingga menutup jalan dan mengadakan aksi dan memaksa perusahaan yang sudah 30 tahun berkuasa akhirnya tumbang.

Pemadatan ruang dan waktu demi kelancaran sirkulasi modal terjawab oleh pengadaan infrastrukur yang baik. Jalan raya memberikan semua itu sebagaimana logika kapitalisme inginkan sejak awal.

Imammul Hak yang juga panelis dalam diskusi menerangkan, jalan raya sudah dari awal tujuannya adalah memperlancar arus capital dan produksi-produksi yang dari pedesaan mampu untuk di distribusikan dengan mudah.

“Bagaimana dia bisa menghubungkan jalanan dari desa kekota sebagai ruang kapital yang bisa terhubung satu sama lain agar arus kapital itu bisa terus-menerus terakumulasi, semakin terhubungnya daerah ke kota itu semakin menambah akumulasi kapital membesar”, Tutup Imammul Hak.

Hingga diskusi dan bedah Buku berakhir pada pukul 17.30 sore, panitia dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa PKBM Rumah Buku Carabaca akan kembali dan terus menghadirkan diskusi-diskusi literasi demikian juga kelas menulis dan kelas riset.(*)


Reporter: Anugrah Majid

Baca juga:  May Day 2019: Gerak Buruh di Makassar Bersuara

Editor: Rizal Karim


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.