HPMT Makassar Gelar Nonton dan Bedah Film “Siapa di Atas Presiden”

Penyerahan piagam oleh panitia pelaksana kepada narasumber, usai Diskusi dan Bedah Film "Siapa di Atas Presiden", di warkop Aldina, jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Jumat (26/10/2018).(doc. Ega)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, MAKASSAR – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Taliabu (HPMT) Makassar, menggelar kegiatan nonton bareng dan bedah film di warkop Aldina, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Jumat (26/10/2018).

Kegiatan ini diadakan guna hubungan silaturahmi tetap terjalin antara anggota. “Subtansi dari kegiatan ini adalah silaturahmi. Kami mencoba menghadirkan ruang ini sebagai pemantik agar kiranya kesatuan Bisa lebih terjalin sebelum Kongres ke II (HPMT) dilaksanakan”, ujar Ketua Panitia, Azman Armin.

Acara yang dikemas dalam bentuk NGOFI (Ngobrol Film) ini, mengangkat sebuah film dengan genre politik berjudul Siapa di Atas Presiden? Yang menjadi pemantik dalam acara ini adalah mantan Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat STIKES Nani Hasanuddin, Hardin La Ramba bersama Abdul Rizal S, mantan Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia(UMI).

Film ini adalah film fiksi, yang bercerita mengenai perpolitikan di Negeri ini dalam pemilihan Calon Presiden (Capres). Ada dua tokoh capres dalam film ini dengan kecenderungan yang berbeda. Bagas Notolegowo adalah Capres yang berambisi memberantas kasus korupsi, kedua adalah Syamsul Triadi yang merupakan Capres dengan karakter yang religuis dan selalu berpegang teguh pada norma, dan Faisal Abdul Hamid adalah capres yang mengatur strategi dengan melakukan Loby Politik untuk bisa meraup suara. Gambaran diatas adalah sebuah Fenomena sosial yang terjadi.

Salah satu Narasumber, Hardin La Ramba beranggapan bahwa apapun background seorang Capres, tetaplah politikus tersebut membawa suatu kepentingan. ”Apapun background seorang calon, mereka tetaplah politikus yang saratakan kepentingan suatu kelompok”, tegas Hardin.

Film ini juga menggambarkan betapa Hukum dan Penegakannya diatur oleh kepentingan Politik. Disempurnakan lewat politik Identitas yang sengaja dibangun oleh media untuk mencitrakan seorang Kandidat. “Kejadian dalam film ini merupakan gambaran dari fakta sosial yang terjadi di Indonesia”, ucap Narasumber Lainnya, Abdul Rizal S.

Baca juga:  Sejumlah Kecamatan di Kabupaten Sigi, Terisolir dan Belum Tersentuh Bantuan

“Secara Normatif, sistem demokrasi kita memberikan hak kepada rakyat untuk memilih siapa pemimpin negerinya. Namun kenyataannya, yang punya kuasa untuk mengarahkan pilihan rakyat adalah pemodal dan media yang disetting sedemikian rupa oleh para Cukong”, tutupnya.(*)

 

Reporter: Rianty Nuhega (Kontributor)
Editor: M. Alfian Arifuddin

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.