Jelang May Day, FNKSDA Makassar Gelar Diskusi Penyatuan Gerakan Rakyat

Suasana diskusi yang digelar FNKSDA Makassar di Kedai Bang Pram, Jl. Pettarani IV, Makassar (28/4/2019). (doc/Jendelapost.com/emmang)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, MAKASSAR – Berbagai elemen pemuda dan masyarakat sipil melibatkan diri dalam diskusi ‘May Day dan Penyatuan Gerakan Rakyat’ yang digelar oleh Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Makassar, di Kedai Bang Pram, Jalan AP Pettarani IV, Minggu (28/4/2019).

Diskusi ini dipantik oleh Akbar Rewako dari Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) dan Muhammad Badai Anugrah dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan.

Diskusi diawali dengan memaparkan fenomena gerakan rakyat yang kian terfragmentasi ke dalam beragam sektor. Agenda penyatuan gerakan rakyat adalah agenda lama yang belum mewujud dalam bentuk solidaritas sosial yang lebih luas. Berangkat dari fenomena itu, “Penting membicarakan penyatuan gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, buruh tani, nelayan dan rakyat miskin kota,” ungkap Amir Dg. Siregar selaku moderator diskusi.

Sejauh ini gerakan rakyat dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya temporer dan insidental. Hal tersebut dianggap telah membudaya dalam gerakan rakyat di Indonesia yang mengakibatkan solidaritas tidak meluas sebagai gerakan atas dasar strategi bersama. Akbar yang melihat fenomena itu menyebutnya sebagai solidaritas untuk hal yang taktis saja, sifatnya musiman.

“Persatuan yang harus kita bangun bukan aliansi baris berbaris, penyatuan itu harusnya penyatuan yang strategis. Saya punya bayangan, cita cita yang berkibar saat hardiknas misalnya, yang berkibar itu adalah bendera teman teman buruh, petani, teman teman nelayan dan sebagainya. Itu dimungkinkan jika itu menjadi persoalan bersama, pendidikan menjadi persoalan bersama, tidak hanya persoalan mahasiswa,” ungkap Akbar.

Sementara itu Badai Anugrah menyoroti terkonsentrasinya pekerja di sektor industrial perkotaan akibat ketimpangan penguasaan ruang oleh korporasi besar menambah problem ketenagakerjaan. Di sisi lain, itu dilihatnya sebagai keuntungan bagi pemodal dan pintu masuk untuk mengintervensi pasar tenaga kerja dan sistem pengupahan.

Baca juga:  Melihat Dampak Pertambangan, Dema Fakultas Adab dan Humaniora Gelar Bedah Film Sexy Killers

“Ketimpangan ruang di pedesaan berakibat kepada banyaknya petani beralih menjadi buruh industri di perkotaan, atau TKI di luar negeri. Akhirnya, di sektor industrial terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja, supply tenaga kerja semakin besar tetapi kesempatan bekerja itu makin kecil. Hal tersebut menyebabkan nilai buruh menjadi makin kecil,” tutur Badai. Ini dilihatnya makin memapankan logika pemodal atau kapitalis “Kerja dengan upah begini, kalau tidak mau ya tidak usah, karena di luar sana masih banyak pekerja lain yang menginginkannya,” tambahnya.

Akbar juga menyinggung fenomena digitalisasi, yang ditandai dengan Revolusi Industri 4.0 yang menyebabkan kesempatan kerja kian minim sekaligus mengancam status pekerja yang saat ini masih aktif bekerja. Hal tersebut dianggap hanya sebagai strategi kapitalisme untuk mengefisienkan ongkos produksi yang besar.

“Kita tidak menolak kemajuan teknologi, karena itu adalah keniscayaan sejarah, hanya saja pemanfaatan teknologi itu hanya untuk keuntungan pemodal, tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Akbar berharap agenda bersama rakyat baiknya segera dimulai, “Pendidikan dan aktivitas bersama harus dimulai untuk persatuan gerakan. Perubahan yang kita inginkan bukan hanya momentuman, atau gerakan sektoral. Kita bisa membangun kekuatan politik bersama, melakukan deklarasi oposisi, menawarkan program bersama.”

“Semua berkaitan erat, misalnya perjuangan kaum tani jelas, mengembalikan haknya untuk pemenuhan kebutuhan pangan banyak orang. Perjuangan mahasiswa terhadap pendidikan mahal tentu untuk membuka ruang bagi anak petani dan nelayan melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi, perjuangan buruh bagaimana pemenuhan upah yg layak dan jam kerja bagi pekerja tentu berdampak pada calon pekerja di akan datang,” tutup Badai.

Reporter: Suherman JF
Editor: Ahmad Mukhlis H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.