Kekerasan dan Kejanggalan di Balik Penggusuran Kampung Batusaraung Jeneponto

Sesaat eksekusi lahan seluas 2,74 hektar, di kampung Batusaraung, Kacamatan bontoramba, kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (08/03/2018). (doc/jendelapost) 
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, JENEPONTO – Penggusuran yang terjadi di Kampung Batusaraung, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sejak Kamis, 8 Maret 2018, tercatat menimpa 15 rumah warga yang kini telah rata dengan tanah. Eksekusi yang dilakukan dengan pengerahan alat berat (eskavator) diiringi jeritan dan tangisan warga kala melihat tempat tinggal yang sejak lama ditempatinya secara turun temurun harus tergusur.

Sekitar 30 warga melakukan penolakan atas keputusan pengadilan sejak mendapatkan peringatan hingga hari eksekusi tiba. Meski pihak kepolisian telah melakukan pendekatan agar warga meninggalkan tanah tersebut, warga tetap menolak sebab merasa tidak mendapatkan keadilan. Aksi penolakan tersebut turut melibatkan beberapa pemuda desa dan anak sekolah menengah yang mencoba mempertahankan hak hidup sanak saudara mereka. Sedangkan banyak kerumunan warga lain hanya mampu menyaksikan dan memilih untuk tidak terlibat dalam penolakan penggusuran tersebut.

Jarak yang memisahkan antara warga penolak penggusuran dengan pihak aparat kepolisian yang bersenjata lengkap saat kejadian hanya berjarak 5 meter. Dengan jarak sedekat itu tak membutuhkan waktu yang begitu lama terjadinya gesekan. Pihak aparat melepaskan tembakan berupa gas air mata, peluru karet dan peluru tajam yang mengarah ke warga, sementara warga membalas dengan lemparan batu. Tembakan yang dilepaskan pihak kepolisian mengakibatkan 2 warga terkena tembakan, yakni Arman dan Rusli. Arman sendiri juga merupakan keponakan Karaeng Beta. Mereka berdua kini tengah dirawat di rumah sakit DR. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Diduga Arman terkena peluru tajam yang menembus bagian dadanya di sebelah kiri, sementara Rusli terkena peluru karet di bagian lengan kiri. 

Karaeng Beta mengatakan, setelah terkena peluru tajam di dada, Arman masih sempat melawan dan melakukan pengadangan, sampai ia tidak sanggup lagi. Hingga ia lari ke atas rumah kerabatnya aparat tetap menembakinya dengan peluru karet. Saat efek tembakan itu mulai dirasakannya, kerabat membawanya dengan menggunakan motor ke mobil ambulans. Menurutnya lagi, aparat bahkan tetap melakukan pemukulan kepada Arman sebelum tiba di mobil ambulans.

Baca juga:  Garap Kelas Jurnalisme Advokasi, 5 Lembaga Kemahasiswaan FEBI UINAM Usung Tema Keberpihakan Media

Sebelumnya pihak tergugat telah meminta kepada pihak penggugat untuk memberikan waktu untuk membongkar rumah dan memindahkan barang-barangnya sendiri agar tetap aman. Namun permintaan itu ditolak pihak penggugat sebab ingin mempercepat proses eksekusi. Proses eksekusi tersebut melibatkan sekitar delapan ratusan aparat gabungan yang terdiri atas kepolisian, tentara, dan satpol PP. Warga tergugat juga sempat mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian agar diberikan waktu untuk mengambil barang-barang berharga mereka, tetapi pihak kepolisian mendesak warga agar cepat dilakukan sebab pengeksekusian 15 rumah telah dinyatakan harus dilaksanakan pada jam 1 siang.

Sebagian besar warga—terutama warga tergugat—yang bertempat tinggal di Batusaraung, Kecamatan Bontoramba, pada awalnya tinggal di dataran tinggi Moncong-Moncong sebelum tahun 1958. Namun sejak memasuki tahun 1958, pihak pemerintah daerah dalam hal ini Karaeng Sikki sebagai bupati pada saat itu mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan warga ke Kampung Batusaraung. Pada saat itu, tidak satu pun warga yang mengklaim hak kepemilikan tanah. mereka hanya sebatas mengetahui bahwa tanah itu adalah tanah negara yang digunakan untuk menggantikan tempat tinggal sebelumnya, karena pemerintah daerah yang mengarahkan mereka ke tempat tersebut.

Pada tahun 2008, saat keluarga Fatma Ugi hendak mengambil alih tanah barulah ia membuat surat keterangan jual beli sawah sebagai bentuk legitimasi yang kemudian diajukan ke pengadilan tinggi. Akan tetapi, warga menduga surat tersebut bukanlah surat asli dari kesepakatan transaksi jual beli sawah pada tahun 1979 silam.

Berdasarkan keterangan Karaeng Beta, pada tahun 1979 transaksi jual beli sawah dilakukan oleh Fatma Ugi dan Maimunah sebagai pemilik objek tanah terkait, namun belum dalam bentuk tertulis melainkan hanya berupa kesepakatan lisan. Hal yang sulit diterima pihak tergugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan mengklaim tanah tempat tinggal warga yang letaknya justru jauh dari sawah yang ditransaksikan. Setelah beberapa proses hukum, yang dilalui kedua pihak, pengadilan pada akhirnya tetap menerbitkan SK penggusuran terhadap warga tergugat setelah putusan final pengadilan menetapkan Fatma Ugi sebagai pemilik sah.(*)

Baca juga:  DEMA FEBI Menggelar Diskusi Soal Reforma Agraria yang Berkeadilan Gender

 

Reporter: Ahmad Fandi
Editor: Ahmad Mukhlis .H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.