Kota Dunia: Obsesi Makassar dan Makna yang Hilang

Ilustrasi: Ilyich Minorink
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JALAN Andi Pangeran Pettarani sedang sesak. Aneka mobil yang berjubel merk sedang memadati ruas jalan yang luas itu — tiba-tiba saya membayangkan betapa berhasilnya divisi periklanan membuat konsumen mobil membeludak ketimbang jumlah brosurnya sendiri.

Di hari yang sama, saya terjebak kemacetan bersama pengendara sepeda motor yang lain. Saya yakin, telinga kami sama perihnya ketika harus mendengarkan klakson-klakson bernada hujatan saling bersahut-sahutan, seolah dapat mendorong kami lebih gesit berkendara.

Satu pengendara motor berbalik sinis menatap ke sumber pekikan klakson. Di situ ia menatap aneka mobil dengan kaca yang masing-masing menutup dan gelap. Ia menatap tajam seolah ingin membalas dengan teriakan. Klakson itu berhenti mendengung sejenak. Dan, klakson lain pada akhirnya berbunyi lebih semarak. Ia mengelus dada dan mengembuskan nafas banyak-banyak.

Seperti itulah relasi dan interaksi sosial yang kita alami di jalanan kota: penuh sinisme dan lebih sering berlangsung penuh amarah yang dingin.

Di jalanan, ada hal yang raup: etika dan penghormatan. Dalam hal berkendara misalnya, ego dan kebencian dapat hadir begitu saja. Seperti kasus kecil di muka, di jalanan selalu ada perang dingin. Meski tidak sering pecah menjadi konflik fisik, namun, nyatanya secara batin konflik itu betul-betul telah terbangun.

Dari hari ke hari kita semakin sering menyangsikan keramahan dapat datang dari pengendara lain yang mungkin merasa superior, merasa menguasai hampir keseluruhan ruang, hingga pengguna lain otomatis adalah pihak yang inferior.

Seringkali, sinisme di jalanan dialamatkan ke dominasi kelas menengah-atas perkotaan. Lebih khusus, ini dialamatkan pada pengguna mobil pribadi — yang tidak berdasar pada nilai gunanya, melainkan kecenderungan life style sebagai dampak konsumerisme yang dibentuk oleh budaya — dan kendaraan dinas yang kerap mendapat keistimewaan.

Sebaliknya, oleh kelas menengah-atas sisnismenya ia tujukan ke angkutan kota yang dianggap kerap ugal-ugalan, pengguna sepeda motor yang menurutnya bising dan kerap menyalip, hingga ke pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi salah satu roda perputaran ekonomi informal perkotaan yang dianggapnya menambah sesak.

Pada akhirnya, jalanan dan ruang lainnya di perkotaan menjadi areal pertaruhan. Di kota, PKL adalah momok dan kerap menjadi bulan-bulanan penertiban paksa. Sementara di jalan, alienasi terjadi bahkan berdasarkan jenis kendaraan.

Kita pernah disuguhkan berita mengenai disingkirkannya pengguna motor di jalanan, bukan? Bahkan itu adalah aturan yang terbit secara resmi. Alasannya adalah ketidakmampuan infrastruktur mengakomodasi jumlah pengguna jalan. Sampai kapan kita harus berupaya mengakomodasi dan menyesuaikan ruang untuk konsumsi kendaraan yang menggila?

Di sisi lain, jalanan menjadi salah satu indikator untuk mengisi pos-pos ekonomi, politik dan budaya perkotaan yang outputnya lebih sering timpang.

Jalanan, adalah ruang besar yang mewadahi identitas perkotaan. Jalan menjadi arus kapital yang penting untuk membangun kota dengan segala konflik yang lahir di dalamnya. Maka jalan adalah satu dari sekian banyak ruang di perkotaan yang politis. Lantas, mengapa persoalan sosial di jalanan seringkali hanya dilihat secara sederhana timbul sebagai sinisme belaka? Di jalanan, sebagai masyarakat kita saling memendam dengki dan kemuakan.

Baca juga:  Kekuasaan Oligarki dan Korupsi yang Merajalela

Mengapa ini tidak terlihat sebagai implikasi dari konstruksi sosial kita yang tengah bermasalah? Bisa saja persoalan ini juga lebih sering muncul karena kepadatan kepentingan di luar kebutuhan kolektif masyarakat yang menyesakkan kita. Peredaran kendaraan saja tidak terkontrol, bukan? Entah untuk kepentingan apa dan siapa.

Dalam Affair: Obrolan Tentang Jakarta (2004), karya Seno Gumira Ajidarma, kita disuguhkan panorama Jakarta dengan perspektif yang betul-betul berbeda. Pandangan berbeda itu tidak serta merta mesti kita letakkan pada kotak sempit sebagai ‘sinisme’ yang menggila.

Namun, lebih tepatnya, itu adalah persepsi yang ditopang oleh kesadaran kritisnya dan pengalamannya hidup berkelindang di bawah atap Jakarta. Di situ, kita diantar untuk melihat Ibukota yang penuh dengan antagonisme.

SGA dengan jeli mengilustrasikan kontradiksi-kontradiksi melalui esai-esainya seputar Jakarta. Ia membuka tabir konstruksi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan perkotaan yang tengah mengeliminasi sesuatu yang hidup di dalamnya: kemanusiaan dan kebermaknaan.

Dari hal yang sederhana, seperti Zebra Cross di persimpangan jalan-jalan kota misalnya, area penyeberangan itu dilihatnya lebih sering tidak berfungsi optimal dan malah menakutkan, juga tidak ramah ke pejalan kaki. Itu kemudian dijadikannya pisau untuk menguliti sistem sosial dan kebudayaan kota yang tidak manusiawi.

Ketika dua orang tua justru takut menyeberang jalan, hanya karena tidak yakin pengendara akan memberinya ruang dan kesempatan untuk melintas meski lampu tanda berhenti telah menyala, maka pertanyaannya, sekiranya kemanusiaan dan kebudayaan macam apa yang tengah diterapkan di kota? Ini dilihatnya sebagai masalah sosial yang serius, meski sebagian besar orang-orang melihatnya sebagai hal yang remeh-temeh.

Di halaman yang lain, SGA juga menyoal simbol-simbol kota yang digunakan sebagai penegasan identitas kenegaraan macam menara Petronas atau WTC sebagai bentuk kejemawaan yang harusnya tak penting. Di sana ia melihat citra-citra itu dibangun dengan semangat kapitalisme.

Jakarta sendiri telah menjadi representasi realitas sosial di Indonesia. Jakarta adalah miniatur pembangunan sebuah negara yang plural, ia menanggung beban besar secara simbolik sebuah negara yang secara geografis terletak ribuan pulau yang sekaligus menjadi jarak di dalamnya.

Siapa sangka jika Jakarta memang benar mewakili atau malah mengkonstruk realitas sosial kita secara umum? Bukankah tatanan ekonomi, politik, dan kebudayaan berpusar pada apa yang dibangun di Jakarta? Termasuk apa yang menjadi masalah-masalah genting di dalamnya — meski kita yang terpaut jauh masih bisa mengelak sebagai yang berjarak dan tak terpengaruh serta memiliki hak otonom.

Lalu, benarkah hal-hal tersebut terpisah dengan kita yang berjarak dengan Ibukota? Sayangnya tidak. Sebagian besar itu juga akan kita temui di kota-kota besar lain. Di Makassar, yang berjuluk kota ‘Daeng’, hal-hal serupa menjadi sangat nyata.

Di tahun-tahun yang lalu, Makassar telah memulai suatu gairah yang besar, ambisi yang kuat: menuju kota dunia. ‘Kota Dunia’ menjadi suatu abstraksi yang diangkat ke tengah-tengah masyarakat yang di kemudian hari lebih sering membingungkan ketimbang merasakannya sebagai hal yang menyejahterahkan.

Baca juga:  Aliansi AMSUKA Menuntut Kembalikan Lahan Produksi Petani yang Dirampas dan Segera Wujudkan Reforma Agraria

Belum lagi itu dijadikan sebagai alas pemahaman dan regulasi yang memberikan legitimasi terhadap segala apa saja yang dimaksud membangun.

Di Makassar, kita akan melihat praktik membangun itu kerap diawali dengan pertentangan-pertentangan dan penggusuran. Dalam satu kasus macam itu misalnya, kita mesti menjumpai sertifikasi tanah yang berganda, atau dua atau lebih lembaran sertifikat tanah dengan patok-patok yang sama persis tapi dengan atas nama kepemilikan yang beda.

Di situ pemenang sangat mudah diprediksi, yaitu pemodal besar. Ini jelas persoalan birokrasi yang sakit, berikut ideologi yang menggandengnya. Atas nama pembangunan, orang-orang yang dilemahkan pada akhirnya terluntah dan terpinggirkan. Pembangunan kemudian menjadi istilah yang terkesan dipaksakan bermakna positif tapi justru menyakitkan dan memiskinkan.

Sampai saat ini, kita belum mengetahui dan memahami sebenarnya kota macam apa yang menjadi acuan kota dunia bagi Makassar. Defenisi umum mengenai kota dunia tidak lebih sebagai visi-visi yang abstrak dan tidak terlepas dari ironi teori-teori pembangunan. Kita mungkin bisa menggunakan beberapa pendekatan yang kerap digunakan untuk membaca konsep kota dunia ini.

Pertama, yaitu menurut Saskia Sassen (1991), ia mengandaikannya sebagai sebuah kawasan yang berorientasi pada konektivitas antar kota guna menjalin relasi ekonomi, teknologi dan tenaga kerja.

Sementara yang kedua adalah melalui apa yang diperkenalkan oleh Departement Geography at Loughborouh University. Asumsi dasarnya adalah bahwa globalisasi dapat didobrak dalam hubungannya dengan lokus geografis yang strategik dimana proses global diciptakan, difasilitasi dan diundangkan. Konsep ini mesti didukung oleh aspek ekonomi, politik, budaya dan infrastruktur (Hartina Alwi, 2013).

Dengan kedua pendekatan itu, kita dapat melihat betapa Makassar tengah berusaha menuju akses global — baik itu ekonomi, politik, sosial dan budaya — selain dari akses yang sifatnya lokal atau regional. Dengan kata lain, sebenarnya standar kota dunia yang diacu tidak jauh berbeda dengan Jakarta.

Makassar kemungkinan juga berusaha mengacu pada ekonomi-politik, sistem sosial dan kebudayaan kota-kota besar lainnya seperti London, New York, Paris, Tokyo, Hongkong dan Seoul yang menjadi representasi atau telah mendapatkan predikat ‘kota dunia’ berdasarkan pendekatan-pendekatan tadi.

Lalu, sejauh manakah konsep kota dunia ini telah menubuh dengan Makassar?

Sejauh yang kita amati — bahkan sebelum berkonsep kota dunia hingga saat ini — Makassar telah membenamkan beberapa hal yang beraroma tradisional dan bersifat lokal ke istilah-istilah yang memalukan: tertinggal dan kampungan. Tak pelak, Makassar kemudian mengorbankan banyak hal.

Makassar telah kehilangan panorama natural ketika nelayan-nelayan terusir dari pantai Losari, imbas paling nyata terasa saat megaproyek reklamasi digalakkan di sekitarnya. Ruang-ruang publik yang merupakan oase yang memberi nafas pada kota telah menjadi sektor privat yang berjarak dari masyarakat.

Pedagang-pedagang kecil seperti yang menjajakan ‘Pisang Epe’ tinggal menunggu waktu ditenggelamkan jika tak menemukan inovasi, sesuai selera masyarakat urban yang dipengaruhi modernisasi bahkan untuk soal rasa dan bentuk. Angkutan umum yang menyejarah seperti Pete’-Pete’ dengan segala batasan rutenya, yang terhinakan dan penuh cibiran sebentar lagi punah dan tergantikan.

Baca juga:  Cerita Dibalik Bisnis Pariwisata

Khusus soal Pete’-Pete’, menurut Syamsul Asri (2014) dalam jurnalnya yang membahas khusus mengenai Pete’-Pete’ dan kualitas ruang publik Kota Makassar, di situ adalah tempat interaksi masyarakat Makassar yang luas (perjumpaan antar wajah yang berlangsung sangat intens) dan sebagai ruang perjumpaan sosial-ekonomi masyarakat yang terlepas dari corak ekonomi universal.

Pete’-Pete’ juga terhubung ke sektor ekonomi informal (PKL) yang mengambil sudut-sudut jalan Kota Makassar sebagai panggung transaksi ekonomi dan sosial.

Secara umum, tata ruang Kota Makassar kini kian sewajah dengan Jakarta yang akrab dengan kepadatan apartemen, hotel, pusat belanja skala besar, limpahan transportasi pribadi dan drainase yang buruk. Lebih khusus, logika developmentalisme yang menyusun struktur ekonomi-politik Makassar juga memiliki wajah yang sama dengan Jakarta, yakni kapitalisme-neoliberal.

Ini jelas mengarah ke pembangunan modern dengan segala bentuk pengabaiannya pada kesederhanaan, dengan ciri kota dunia yang umum kita kenali: industrialisasi yang masif.

Kenyataan lain industrialisasi di dunia ketiga adalah kerapnya berdampingan dengan iklim sosial dan lingkungan yang tidak ramah. Ini terasa betul jika kita menyusuri Kota Makassar.

Dengan diidentifikasinya kota-kota dunia yang kemungkinan besar dijadikan rujukan Makassar, kita patut mempertanyakan orientasi apa yang ada di baliknya.

Apakah Makassar menjadi demikian bergairah mengacu ke industrialisasi yang diterapkan kota-kota dunia yang menginduk ke kapitalisme global? Ataukah Makassar hanya terobsesi menjadi tuan rumah penggelar event-event internasional meski persoalan drainase saja belum tuntas? Atau hanya tergiur dengan investasi infrastruktur-infrastruktur yang mengorbangkan banyak ruang tapi secara bersamaan tidak menyejahterahkan?

Kita tidak tahu persis. Namun, fakta-fakta lapangan yang menjerumuskan Makassar dalam ketimpangan sosial-ekonomi seperti reklamasi, penggusuran, alih fungsi ruang publik ke sektor privat, upah buruh yang rendah, represifitas aparatus terhadap sipil dan merebaknya rakyat miskin kota menunjukkan citra kota yang tidak manusiawi.

Sama seperti kita melihat Jakarta di celah yang lain, Makassar ikut melenyapkan sesuatu yang hidup di dalamnya: kemanusiaan dan makna-makna. Makassar sebagai kota dengan obsesi besar untuk dipandang dunia, justru abai pada hal-hal spesifik yang lebih penting ketimbang predikat.

Tema besar ini tidak tumbuh bersama kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lebih substansial. Kota ini kian menjauh dari makna dan sekaligus berdiri di atas bangunan budaya yang membenamkan “Siri’ Na Pacce” di balik kejemawaan.

Saat ini, Makassar sedang memasuki satu periode yang kerap dibahasakan politisi sebagai tahun politik. Tentu saja kontestasi politik bukan jawaban sesungguhnya untuk segala persoalan Makassar, juga kabupaten/kota lain.

Kontestasi politik a la demokrasi liberal cenderung hanya melahirkan delusi atas demokrasi itu sendiri, berikut utang-utang visi-misi merakyat yang tidak pernah lunas terbayarkan. Satu-satunya sikap politik yang masuk akal, mungkin, adalah menentang kapitalisme-neoliberal yang kian jemawa.[*]

 

Penulis: Suherman JF
Editor: Ahmad Mukhlis .H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.