Lenyapnya Demokrasi di Perguruan Tinggi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Ilustrasi: Pinterest.com/Ilyich 
Oleh: Suherman JF 

JENDELAPOST.COM – Tindakan represif kembali terjadi di Perguruan Tinggi, dalam hal
ini adalah Universitas Hasanuddin. Peristiwa ini kemudian berujung dengan
terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 052/UN4.1/KEP/2018
tertanggal 22 Januari 2018 tentang Sanksi Skorsing Akademik. Sanksi tersebut
ditujukan kepada dua mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UNHAS, Mohammad
Nur Fiqri dan Rezki Ameliyah Arief yang diduga terlibat dalam kerusuhan di
Pintu 1 UNHAS yang terjadi beberapa waktu yang lalu terkait aksi solidaritas
Kulon Progo dan beberapa aksi vandalisme. Mereka ditangkap oleh Satuan
Pengamanan Universitas setelah memasang poster propagandis-kreatif yang berisi desain
gambar dan narasi-narasi aspiratif di beberapa titik di Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan kronologi yang Jendela Post dapatkan dari pihak terkait, sejauh
ini tidak ada bukti mengenai keterlibatan Mohammad Nur Fiqri dan Rezki Ameliyah
Arief dalam dugaan tersebut, kecuali dua unit Pilox yang masih dalam kondisi baru dan tidak terpakai. Pilox tersebut ditemukan saat mereka
diinterogasi setelah tertangkap karena menempel poster-poster aspirasi. Pilox tersebut dijadikan bukti penguat
atas asumsi-asumsi keterlibatan mereka dalam aksi-aksi vandalisme yang terjadi
belakangan ini di lingkungan Universitas Hasanuddin.
Sebelumnya mereka telah menempelkan beberapa poster dengan berbagai tajuk
yang menggambarkan realitas sosial dan kondisi terkini dunia pendidikan.
Poster-poster itu berbentuk propaganda yang memuat kritik-kritik atas kondisi
sosial yang timpang dan lingkungan pendidikan yang berorientasi industri.
Beberapa kritik tersebut dikemas dalam poster yang memuat propaganda-propaganda
seperti: “Kampus Rasa Pabrik”, “Rajin
Membaca Jadi Pandai, Malas Membaca Jadi Polisi” dan “Kalau Pembangunan Berarti
Tergusur, Kemajuan Berarti Kehilangan Ruang Hidup; Biarlah Makassar Mundur Lagi”.

Atas dugaan-dugaan sebelumnya, kedua Mahasiswa tersebut kemudian menjalani
proses interogasi di Kantor Pusat Keamanan UNHAS sejak pukul 02.25 WITA hingga
pukul 04.30 WITA. Sebelum dibawa ke Kantor Pusat Keamanan UNHAS, mereka berdua
telah diinterogasi sejak tertangkap pada pukul 01.55 WITA. Berdasarkan
kronologi yang disebar oleh pihak HIMAHI FISIP UNHAS, dalam proses-proses
interogasi tersebut telah terjadi tindakan-tindakan yang represif (kekerasan
fisik) dan intimidatif (psikis).
“Lalu salah satu dari orang-orang tersebut (kami
identifikasikan sebagai orang yang berurusan langsung dengan proses pengecatan
unhas), mendekati Fiqri lalu melakukan kontak fisik berupa satu kali tamparan
(menggunakan belakang tangan) dan satu kali jeweran sembari berkata tidak
Tsopan seperti Kabulam.., Sunda.., dan Taila.. . Setelah itu orang tersebut
berhenti. Dilanjutkan beberapa orang lagi yang bermaksud untuk mengintrogasi,
dan mencoba menekan kami terkait tuduhan-tuduhan di atas. Sekali lagi kami
menjawab dan menjelaskan dengan tegas maksud kami.”
Dokumen Kronologi 18
Januari 2018 yang disusun oleh Mohammad Nur Fiqri & Rezki Ameliyah Arief.
Oleh HIMAHI FISIP UNHAS, peristiwa tersebut dinyatakan sebagai sikap
perguruan tinggi yang fasis, reaksioner dan anti-kritik. Penerbitan SK Rektor
terkait sanksi skorsing akademik tersebut juga dinyatakan cacat prosedural
karena tidak melalui tahap-tahap administrasi dan prosedur yang berlaku.
“…Kasus Sanksi Skorsing Akademik yang dijatuhkan
melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 052/UN4.1/KEP/2018  tentang Sanksi Skorsing Akademik Rektor
Universitas Hasanuddin tertanggal 22 Januari 2018 adalah bukti masih kebijakan
yang melanggar rasa keadilan bagi mahasiswa karena ditemukan berbagai kecacatan
secara administrasi dan prosedural.”
Surat Pernyataan Kecaman HIMAHI FISIP
UNHAS.
Melalui wawancara Jendela Post dengan saudari Rasmah Rajab, Sekertaris Umum
HIMAHI FISIP UNHAS, ia mengkonfirmasi kebenaran kejadian tersebut. “…Nah kok,
ketika mendapati mahasiswa mengaspirasikan gagasannya malah diberi sanksi
berat, yaitu skorsing 2 semester tanpa ada surat panggilan, tanpa melalui
Komdis Fakultas, tanpa diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, bahkan yang
bersangkutan sempat mengalami kekerasan fisik berupa ditampar dan dijewer oleh
satpam yang berjaga subuh itu, Dimana letak keadilannya. Katanya demokrasi.” ungkapnya
melalui via Whatsapp.
Hal lain yang dinilai cacat adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan
tidak terbukti, yang lantas kemudian menjadi landasan tindakan Kampus yang
berbuah SK Skorsing Akademik. Padahal, mahasiwa terkait tidak melibatkan diri
dari dugaan-dugaan tersebut. Barang Bukti berupa Pilox dan lem Fox tidak
mampu menjadi bukti atas keterlibatan mereka dalam aktivitas-aktivitas yang
disebut kelompok Anarko, Aksi Solidaritas Kulon Progo yang berujung Rusuh atau
Aksi Vandalisme. Mereka berdua mempunyai alasan tersendiri dan motif
tersendiri.
“Kami sempat kebingungan, karena kami sama sekali tidak
terlibat sedikitpun dengan semua pertanyaan yang dituduhkan. Ini murni inisiatif
kami berdua, sebagai bentuk ekspresi keresahan kami melihat realitas kampus,
kota dan kekerasan terhadap sipil. Melalui propaganda yang massif, konstruk
sosial berupa “pantikan” pengetahuan lewat gambar/ilustrasi atau kalimat yang
provokatif, orang-orang akan mulai mencari tahu ketimpangan tersebut.”
Dokumen
Kronologi 18 Januari 2018 yang disusun oleh Mohammad Nur Fiqri & Rezki
Ameliyah Arief.
Dalam Surat Pernyataan Kecaman: Majukan
Demokratisasi Kampus, Pukul Mundur Fasisme Dalam Kampus
yang diterbitkan
secara resmi oleh HIMAHI FISIP UNHAS, Kampus dinilai telah merenggut
nilai-nilai kebebasan berpikir dan berkreasi. Kampus juga dinilai telah
mengabaikan amanat konstitusi terutama yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4
pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin
“Hak untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di hadapan umum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam
keadaan apapun dan oleh siapapun.”
Sampai kabar ini diwartakan, Jendela Post belum mendapatkan tanggapan lebih
lanjut dari Universitas Hasanuddin.(*)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.