May Day 2019: Gerak Buruh di Makassar Bersuara

Aksi May Day dari Gerak Buruh yang berlangsung di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (01/05/2019). (doc.jendelapost/piang)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, MAKASSAR – Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) kembali dimanfaatkan oleh gerakan buruh di seluruh dunia untuk merebut hak-haknya. Begitu pula dengan buruh di Indonesia tidak menyia-nyiakan momen tersebut untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya.

Di Kota Makassar, ratusan massa aksi memenuhi ruas Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (01/05/2019). Aksi ini melibatkan organisasi-organisasi buruh, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Gerak Buruh (Gerakan Rakyat untuk Buruh).

Massa aksi bergerak dari PT KIMA (Kawasan Industri Makassar) di Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Taman Makam Pahlawan di Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi titik kumpul massa aksi lainnya. Setelah berkumpul, massa aksi kemudian melakukan long march menuju titik aksi di Flyover Urip Sumoharjo.

Rina, Koordinator Lapangan dari Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SP-AM) mengemukakan bahwa aksi hari ini menjadi momentum bagi buruh dan elemen masyarakat rentan lainnya untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang masih diderita.

“Ada banyak persoalan yang masih diderita oleh buruh, khususnya kami dari SP-AM yang memfokuskan pada problem yang diderita oleh buruh migran perempuan,” jelasnya.

Selain persoalan buruh migran, hak cuti bagi buruh perempuan yang haid juga menjadi sorotan bagi SP-AM. “Perempuan yang haid, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan seharusnya diberikan cuti selama 2 hari, tetapi masih banyak perusahaan yang belum mematuhi aturan tersebut”, lanjutnya.

Gerak Buruh dalam pernyataan sikapnya menyampaikan pula bahwa kekuatan politik oligarki jelas tidak bisa dinafikan sebagai penyebab permasalahan buruh. “Pemilu 2019 bukan menjadi representasi kepentingan rakyat Indonesia melainkan hanya untuk segelintir orang yang memiliki modal. Sudah bertahun-tahun dan terus menerus hak kita dirampas, kita tidak boleh diam!”

Selain itu, Gerak Buruh juga menuntut pencabutan PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, lawan kekerasan dan pelecehan seksual dengan mengesahkan UU PKS, perlindungan hukum bagi pelaut, upah layak bagi ASN kontrak, lawan liberalisasi pendidikan, membebaskan Nuratmo Cs dan selesaikan AMT Pertamina, cabut UU PT No. 12 Tahun 2012, hentikan diskriminasi terhadap pejuang rakyat, hentikan diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk orientasi seksual dan ekspresi gender, laksanakan reforma agraria sejati dan selesaikan konflik agraria yang berpihak pada kaum tani, perumahan layak bagi kaum miskin kota, serta mendesak pemerintah untuk segera membuat Perda bantuan hukum yang inklusif.

Baca juga:  Mahasiswa se-Kota Makassar Desak FRI Wujudkan Demokratisasi Kampus dan Pendidikan Gratis

Reporter: M. Alfian Arifuddin
Editor: Suherman JF

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.