Menyorot Ketimpangan dari Dekat, Catatan Diskusi dan Nonton Bersama Film the Mahuzes

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print
Suasana diskusi dan nonoton barsama, film dokumenter The Mahuzes, yang digelar oleh SIMPOSIUM Sul-sel, Bertempat di sekretariat SIMPOSIUM, Paccinongan, Kelurahan Paccinongan, Kabupaten Gowa, Sabtu, (24/03/2018). (doc/jendelapost.com/ibeng)

JENDELAPOST.COM,
GOWA
 – Akhir pekan kali
ini, bersama Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan Hukum (SIMPOSIUM)
Sulawesi Selatan menikmati sajian diskusi dan nonton barsama, film dokumenter
karya Watchdoc. Bertempat di sekretariat SIMPOSIUM, Paccinongan,
Kelurahan Paccinongan, Kabupaten Gowa, pada Sabtu malam, (24/03/2018).
Film dokumenter tersebut
berjudul The Mahuzes, masih menyoal kritik sosial dan ekonomi
di seantero Indonesia. Suku dan seluk beluk budaya di daratan Indonesia, dan
potret ketimpangan sosial yang kerap diabaikan oleh sebagian kalangan
masyarakat.
Bingkai dalam
dokumenter The Mahuzes, adalah mengulas sisi ketimpangan dari
daratan Papua dan segala permasalahannya. Mulai dari pendidikan, pelanggaran
HAM, konflik sosial antar suku, SDM, dan perampasan alam yang belum tuntas. Hal
ini yang memicu Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan Hukum (SIMPOSIUM)
menggelar sebuah diskusi dan nonton bersama film The Mahuzes tersebut.
Pada tanggal 10 Mei
2015, ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Distrik Kurik, Merauke, tak
lain tujuan kunjungannya adalah ingin membangun sawah seluas 1,2 juta Ha di
papua, dalam jangka waktu 3 tahun, tercatat bahwa pemerintah Indonesia ingin
membangun sebuah proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE),
membangun Papua sebagai rumah pangan dalam hal ini adalah lumbung pangan
(beras), juga ingin menjadikan Papua sebagai energi kepentingan ekspor.
Dalam dokumenter The
Mahuzes 
juga memotret prosesi musyawarah para marga suku yang
bersepakat bahwa tanah ulayat Marga Mahuze tidak boleh dijual kepada perusahaan
kelapa sawit dalam situasi dan kondisi apapun. Marga Mahuze menganggap bahwa
proyek MIFEE membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat Papua,
seperti pencemaran air dari limbah kelapa sawit, limbah kayu serpih, juga
pembabatan habis hutan dan justru akan semakin menghilangkan sarana kehidupan
masyarakat Papua.
Dalam diskusi dan nonton
bersama The Mahuzes yang dipantik oleh Imamul Haq salah
seorang pegiat literasi di kota Makassar dan direktur perpustakaan rakyat Rumah
Buku Carabaca
. Dalam diskusinya Imamul Haq mengungkapkan, “jelas bahwa
di satu sisi kerusakan alam dan isu perubahan iklim terjadi akibat
industrialisasi, pemangkasan hutan, dan ekosistem secara besar-besaran, hingga
isu perubahan iklim manjadi acuan kelangkaan pangan, menyempitnya lahan
pertanian hingga krisis sarana kehidupan lainnya, yang kian berkembang dan
semakin menakuti kehidupan masyarakat”, ungkapnya.
“Jika benar proyek
Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) untuk kepentingan masyarakat
banyak, atau bahkan seluruh dunia, kenapa masyarakat papua menjadi korban dari
pembangunan proyek tersebut, atau masyarakat kalimantan, sumatra dan lainnya yang
dikorbankan sarana kehidupannya. Dimana letak kebenaran dari bingkai Kawasan
Pangan dan Energi Terpadu sebagai solusi isu krisis pangan, sementara
pembangunan proyek-proyek tersebut harus menyingkirkan masyarakat dari tanahnya
dan sarana kehidupannya”, lanjut ungkap Imamul Haq.
Sejak dimulainya pada
pukul 20 malam, sajian diskusi dan nonton bersama akhir pekan yang digelar oleh
Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan Hukum (SIMPOSIUM) Sul-sel tersebut
dihadiri oleh sekitar 40-an orang, diantaranya komunitas literasi dan juga
sejumlah anak jalanan. Hingga berakhir pada pukul 22.00 malam.
Salah seorang peserta
yang ditemui Jendelapost dilokasi, seusai acara diskusi dan nonton
bersama The Mahuzes mengungkapkan kepada Jendelapost,
“mahasiswa kalau tidak tahu program MIFEE itu kelewatan. Setelah menonton film
dokumenter karya-karya wathdoc kayak Asimetris, terus yang satu ini
The Mahuzes. Ini jelas sebuah ketimpangan yang diakibatkan sistem yang dominan
saat ini. Bagaimana bisa proyek yang diusung sebagai solusi isu krisis pangan
itu justru merampas tanah masyarakat, merampas sarana pangan masyarakat di
pedesaan”, ungkap Enal.(*)
Reporter: Ibrahim Rangga
Making
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.