Negara dan Pelanggaran HAM

Ilustrasi: Ilyich Minorink
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

HAM atau Hak Asasi Manusia, merupakan hak dasar dan kebebasan bagi setiap manusia yang diperoleh sejak lahir sampai meninggal yang menjamin kelangsungan hidup seseorang. Setiap negara di seluruh dunia mempunyai tanggung jawab secara sosial, politik, dan budaya untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak terlepas dari berbagai instrumen perlindungan HAM.

HAM sendiri merupakan hak fundamental yang telah diakui Undang-undang secara Internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 desember 1948 sebagai instrumen perlindungan HAM internasional tertinggi. Muatannya mengamanatkan kepada seluruh Negara untuk melindungi, menghormati, dan menegakkan hak-hak dan kebebasan rakyat dalam menciptakan kemerdekaan, keadilan, dan meningkatkan perdamaian dunia.

Dengan adanya berbagai instrumen perlindungan HAM, kesejahteraan masyarakat dijadikan hal yang paling utama. Sebagian masyarakat merasa terlindungi dengan adanya pengukuhan terhadap nilai-nilai HAM yang terkandung di dalamnya.

Namun, di sisi lain terjadi pelanggaran HAM yang berat semakin hari semakin nyata terjadi di tengah kita. Belum lagi pelanggaran HAM di masa lalu yang belum pernah tersentuh oleh kebijakan negara. Kebanyakan dari korbannya merupakan rakyat kecil yang tidak punya daya. Posisi mereka sangat rentan jika berhadap dengan kebijakan yang berlaku, dimana nilai-nilai ekonomi yang lebih menonjol ketimbang nilai-nilai sosial, budaya, humanisme.

Berdasarkan laporan tahunan komnas HAM 2016 dengan tema Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai indikasi kasus pelanggaran HAM yang mayoritas di rasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, data tahunan komnas HAM tersebut mencatat bahwa laporan pengaduan oleh masyarakat lebih di tujukan kepada lembaga Negara seperti kepolisian yang menempati posisi pertama atas pelaporan oleh masyarakat, dan korporasi dengan posisi ke dua dan di susul oleh lembaga-lembaga negara seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga peradilan yang diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil.

Baca juga:  Aliansi Peduli HAM dan Demokrasi Tuntut Hentikan Kriminalisasi Mahasiswa Papua

Pertanyaan kemudian yang dapat diajukan adalah mengapa dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang mayoritas mendapat pengaduan adalah aparat negara maupun lembaga pemerintah dan pihak swasta yang seharusnya melindungi, menghormati, dan menjaga hak-hak dan kebebasan oleh seluruh rakyat indonesia? Hal ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Louis Althusser bahwa institusi negara berperan sebagai Reppresive State  Apparatus (RSA) di mana dalam hal ini institusi keamanan yang digunakan untuk mengamankan sejumlah kepentingan. Sayangnya kepentingan yang dibelanya bukan merupakan kepentingan dari rakyat bawah yang dirampas haknya.

Di bawah kepemimpinan dan rezim pemerintahan sekarang ini oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla arah kebijakannya terus mendorong percepatan pembangunan infrakstruktur di berbagai wilayah bahkan sampai ke pelosok pedesaan. Namun, justru hal tersebut menyisakan sejumlah persoalan. Hilangnya ruang sosial dan penghidupan masyarakat, krisis sosial ekologis, yang berujung pada terhambatnya serta terlanggarnya pemenuhan HAM.

Di samping adanya wujud nyata dari agenda pembangunan infrakstruktur tersebut seperti pembangunan bandara, jalan raya, pelabuhan merupakan proyek yang berskala besar yang membutuhkan lahan yang luas, memindahkan sejumlah besar warga dari tanahnya, mengubah tatanan sosial warga pedesaan, serta mengubah tata ruang secara drastis.

Potret tersebut dapat kita saksikan secara telanjang pada proyek pembangunan bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) yang terus digenjot oleh pemerintah. Untuk memuluskan langkah tersebut aparat dikerahkan untuk mengusir warga yang bermukim di wilayah pembangunan bandara megah itu.

Nyatanya hal itu berdampak pada pengrusakan rumah warga, pengrusakan terhadap lingkungan, pengambilalihan lahan secara paksa yang sudah menjadi tempat bergantung hidup bagi warga sekitar area tersebut.  Hal ini menjadi contoh nyata kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan bekerja sama dengan pihak swasta. Tak heran jika agenda percepatan dan pembangunan infrakstruktur tersebut menuai berbagai kritikan dan kecaman dari berbagai kalangan.

Baca juga:  Bagaimana Kapitalisme Menciptakan Kemiskinan dan Merawatnya?

Dari gambaran kasus di atas, maka tak salah lagi bahwa di tengah agenda percepatan dan pembangunan infrakstruktrur, telah menyebabkan kesengsaraan, kesenjangan akan menjadi nyata, menghilangnya peran Negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Malah sebaliknya, rakyat menjadi korban nyata dari pelanggaran HAM berat yang mengabaikan hak dasar warga negara untuk hidup.

Dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi, maka tidak mungkin ancaman selanjutnya akan terus menghantui masyarakat secara luas yang berdampak pada pergeseran nilai kepercayaan oleh rakyat terhadap Negara, yang seharusnya mempunyai peran untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, dengan momentum peringatan hari HAM 10 Desember 2017 ini desakan untuk membentuk sebuah hubungan sosial yang lebih adil menjadi perhatian yang serius. Maka dari itu, isu HAM bisa dijadikan sebagai dorongan untuk menata kembali hubungan yang lebih manusiawi. Tidak saja meliputi penciptaan aturan yang lebih adil, melainkan juga mekanisme sanksi bagi pelaku kekerasan yang terus-menerus melakukan kekerasan tanpa adanya tindakan tegas dari penegak hukum.***

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.