Peringati Hari HAM SORAKPER Menggelar Aksi Kampanye

Massa aksi yang tergabung dalam SORAKPER gelar aksi kampanye di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Senin (10/12/2018).(doc/ibeng)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, MAKASSAR – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat untuk Perempuan (SORAKPER) menggelar aksi kampanye di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Senin (10/12/2018).

Aksi ini digelar dalam rangka memperingati hari HAM (Hak asasi Manusia) Internasional dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah—baik privat maupun publik—dianggap telah mencederai iklim demokrasi dan menjadi pelanggaran HAM yang belum usai hingga saat ini.

Massa aksi juga mempersoalkan mengenai maraknya intimidasi, ketidakadilan dan diskriminasi yang kerap dilakukan otoritas berkuasa seperti korporasi dan negara.

“Saya istri dari seorang nelayan, penghidupan sehari-sehariku bergantung pada hasil penangkapan ikan suamiku, karena sebelum adanya reklamasi, suamiku biasanya mendapatkan tangkapan ikan sekitar 5 kilo per hari, tapi setelah adanya reklamasi hasil tangkapannya biasa 1 kilomi perhari,” ujar salah seorang perempuan pesisir yang menuntut reklamasi segera dihentikan dalam orasinya.

Dalam aksi ini perampasan ruang hidup atau sumber-sumber agraria yang disertai berbagai bentuk kekerasan diungkapkan sebagai salah satu pelanggaran HAM berat yang kerap terjadi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat tahun 2017, sebanyak 659 konflik agraria dengan luasan 520.491,87 Ha dan melibatkan 652.738 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak 72 kasus kekerasan menimpa perempuan petani, 54 dalam bentuk penganiayaan dan 18 kekerasan dalam bentuk kriminalisasi.

“kami membuat petaka yang berisikan cap tangan yang berwarna warni yang di isi oleh beberapa pengunjung pantai losari dan massa aksi, serta dukungan bagi mereka yang menghargai Hak Asasi Manusia,” ujar Surahmat Tiro selaku jendral lapangan dalam aksi kampanye tersebut.

Aksi kali ini menuntut agar negara bertanggung jawab atas langgengnya diskriminasi, intimidasi, dan ketidakadilan yang berisi tentang:

  1. Mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual
  2. Mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang pertanahan yang adil gender dan sejalan dengan amanat UUPA Nomor 5 Tahun 1960.
  3. Wujudkan reforma agraria sejati yang adil gender sebagai solusi konflik agraria yang struktural, kronis dan berdampak luas
  4. Cabut izin pelaksanaan reklamasi pembangunan Makassar New Port di Kota Makassar, yang telah menyebabkan kekerasan ekonomi dan pemiskinan terhadap perempuan pesisir di Tallo, Buloa dan Cambaya.
  5. Hapus Pasal tentang zona reklamasi pantai didalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan dan mendesak Pemerintah untuk menjadikan Kelurahan Buloa, Cambaya dan Tallo sebagai wilayah kelola Nelayan di dalam Ranperda RZWP3K
  6. Mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk menjaminan perlindungan dan pemenuhan hak Perempuan Buruh Migran dan Keluarganya di Kota Makassar
  7. Mendesak pemerintah dan mengajak semua orang unuk menghentikan segala bentuk kebencian, diskrimasi dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual, Identitas dan Ekspresi Gender.
  8. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis, petani, nelayan, buruh, Juru parkir dan kelompok rentan lainnya
  9. Mendsak multistakeholder eksekutif dan legislatif untuk melakukan revisi Peraturan Daerah Sulsel Nomor 4 Tahun 2010 Tentang HIV-AIDS, yang lebih inklusif yang melindungi kelompok rentan terutama pada kelompok perempuan dan anak.
  10. Mengecam segala bentuk pembungkaman hak bereskpresi di dalam kampus yang bertentangan dengan amanat konstitusi Negara dan mandat yang tertuang di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).
  11. Mendesak Pemerintah Legislatif dan Eksekutif untuk memberikan jaminan Hak bagi Perempuan Buruh
  12. Menuntut pemerintah untuk mengadopsi rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) terkait perlindungan bagi pembela HAM dan Komunitas berdasarkan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender minoritas di Indonesia.
  13. Mendesak Pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan berpendapat sebagai budaya berdemokrasi.
Baca juga:  LKBHMI Menggelar Diskusi Menyambut Hari HAM

Aksi ini melibatkan beberapa organ, di antaranya: SP Anging Mammiri, KPA Sulawesi Selatan, AMAN Sulsel, Perempuan AMAN Sulsel, Lapar Sulawesi, Global Inklusi Perlindungan AIDS (GIPA), Komunitas Sehati Makassar (KSM), Komunitas Marginal (Komunal), Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM), Gerakan Serikat Buruh Nusantara (GSBN), Fosmadim, PMII Rayon FAI UMI, BSRI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan Pembebasan, Himpunan Mahasiswa Kota Tual.(*)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.