Politik Hutan dan Praktik Perampasan Tanah Petani di Desa Belapunranga

Wilayah kelola dan garapan petani yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh pihak kehutanan, di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, sulawesi selatan.(doc/tiro)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

PERAMPASAN TANAH merupakan fenomena global yang terjadi hampir di semua belahan dunia, di negara berkembang ataupun di negara-negara maju. Perampasan tanah di sektor kehutanan kerap dikemas dalam isu konservasi, kelestarian dan keseimbangan iklim. Dengan dalih tersebut, rezim kehutanan kemudian mempraktikkan perampasan tanah yang dilegalkan oleh negara dan dianggap menjadi ‘solusi baik’ yang dapat ditempuh untuk hutan yang jauh lebih baik.

Praktik perampasan tanah sebenarnya bisa dilihat sebagai warisan ketidakbijakan negara yang tidak berkesudahan dan menjadi penyebab penderitaan warga pedesaan yang kian miskin dan terpinggirkan. Berbagai bentuk perampasan dan pencaplokan tanah-tanah warga kerap kali mengatasnamakan agenda pembangunan dan kepentingan umum, namun fakta yang dihadapi adalah pembangunan yang orientasinya mengekspansi kekuasaan dan mengakumulasi profitabilitas korporasi.

Di Indonesia, Undang-Undang Agraria warisan kolonial tahun 1870 atau yang dikenal Domein Verklaring dijadikan dasar hukum bagi rezim Orde Baru untuk penyewaan tanah terlantar selama 75 tahun kepada swasta. Landasan pengklaiman tanah garapan petani oleh negara juga dilegitimasi melalui Undang-Undang Kehutanan tahun 1967. Hal tersebut menjadi bukti pengkhianatan rezim Orde Baru atas Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang merupakan dasar negara dalam mengelola sumber-sumber agraria. UUPA 1960 justru kerap dimandulkan dengan cara melahirkan undang-undang sektoral yang tidak sinkron, salah satunya Undang-Undang Kehutanan tersebut. UU yang sifatnya sektoral itulah yang sering menjadi pijakan penguasaan atas sumber daya hutan.

Munculnya berbagai skema penguasaan hutan oleh negara seperti Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan untuk Tanaman Industri (HPHTI) juga memberikan ruang sebesar-besarnya bagi investasi dengan konsesi skala besar. Dengan adanya konsesi berskala besar maka kemungkinan-kemungkinan perampasan sekaligus peminggiran warga pun semakin besar. Hal demikian terjadi di salah satu desa dataran tinggi di Kabupaten Gowa, yakni Desa Belapunranga.

Baca juga:  Penyintas Ombo Masih Bertahan di Garis Pengungsian

Sejarah Desa Belapunranga dan Catatan Perampasan Tanah oleh Inhutani

Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa ditetapkan sebagai desa defenitif kisaran tahun 1989 pasca pemekaran Desa Borisallo. Sebelum pemekaran, Belapunranga merupakan dusun Allukeke dari Desa Borisallo. Sedangkan Borisallo dulunya adalah salah satu kerajaan kecil dari dataran tinggi kerajaan Gowa di bawah pimpinan Sombayya. Pekerjaan utama warga di desa ini adalah petani yang lokasi garapannya hingga kini diklaim sebagai kawasan hutan oleh Inhutani.

Daeng Tamma (73tahun) salah seorang petani di Desa Belapunranga mengungkapkan, “Masa kerajaaan Borisallo, Allukeke adalah salah satu kerajaan kecil yang menjadi bagian Borisallo, dipimpin oleh Karaeng Ngallu (sekarang dikenal desa Belapunranga), warga sudah lama menggarap tanah yang diklaim oleh Inhutani sekarang. Inhutani Masuk di desa ini nanti tahun 1984 setelah PKG dan PTPN XIV angkat kaki di kampung ini. Jauh sebelum PKG dan PTPN XIV masuk mengklaim tahun 1960, nenek moyang dan kami telah lebih dulu menggarap”.

Argumentasi tersebut merupakan bukti bahwa negara telah merampas tanah petani di Belapunranga melalui beberapa perusahaan pengelola kawasan hutan yang diklaimnya. Bukti adanya perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan pengelola hutan adalah masih terdapat tanaman-tanaman terdahulu yang ditanam khusus sebagai batas-batas wilayah garapan nenek moyang petani di Belapunranga. Fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa terdapat wilayah kelola dan garapan petani yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh rezim kehutanan.

“Petani di Desa Belapunranga telah lama menggarap di tanah masing-masing dan sampai sekarang masih terdapat beberapa tanaman orang tua kami, seperti pohon nangka, mangga dan kelapa. Kemudian masih kentara pembatas tanah orang tua kami dengan menggunakan bata (batu yang disusun rapi) dan pari’ (sejenis sungai kecil) sebagai pembatas antara keluarga satu dengan yang lainnya”, lanjut Daeng Tamma.

Baca juga:  Sebuah Catatan: Mereka yang Terusir

Tanah-tanah produktif nenek moyang para petani di Desa Belapunranga sampai saat ini masih tetap digarap oleh anaknya masing-masing. Meski harus kerap berhadap-hadapan dengan Inhutani, mereka tetap menggarap di tanahnya, sebab tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup.

Daeng Ngalli (anak pertama dari Daeng Tamma) menerangkan, ini menjadi jalan satu-satunya karena kami tidak memiliki pekerjaan lain lagi selain bertani.

“Orang tua saya dulu memiliki luas tanah kurang lebih satu hektar dan sekarang digarap oleh saya dan adek saya (Daeng Nganyi), di tanah tersebut saya menanam padi, jagung dan nangka. Biasanya dalam satu kali panen padi, kurang lebih 20 karung hasilnya. Bertani adalah pekerjaan saya dan tidak ada pekerjaan yang lain selain bertani,” kata Daeng Ngalli.

Apa yang terjadi di Belapunranga seolah menggambarkan sistem pengelolaan hutan di dunia ketiga yang sering menjual isu kelestarian tidak berbanding lurus dengan lestarinya kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan di pedesaan. Pasalnya, ‘lestari’ didefinisikan secara sepihak oleh otoritas negara dengan sistem ideologi dan ekonomi politik tertentu. Tidak pelak lagi, pemiskinan, kriminalisasi, intimidasi dan pengusiran petani di pedesaan terhadap sarana produksinya adalah struktur timpang yang banyak disumbang oleh rezim kehutanan.

Model yang diadopsi oleh negara dalam mengorganisasikan agen-agenya masih menggunakan gaya kolonialisme, mayoritas menggunakan pengertian pengelolaan hutan “ilmiah” (baca: Lee Peluso, Hutan) yang berasal dari barat dimana kondisi sosio-kultural dan politik ekonomi lokal sangat berbeda atas tafsir terhadap mekanisme pengendalian sumber daya alam. Perbedaan tafsir di tingkat elit dan rakyat di pedesaan pada akhirnya hanya akan terus memicu konflik struktural mengikut dampak-dampak yang ditimbulkannya.[*]

 


Penulis: Surahmat Tiro
Editor: Suherman JF

Baca juga:  Bulu’ Tallua, Tanah Orang-Orang Terusir

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.