RESENSI BUKU: Oligarki dan Munculnya Media Alternatif

Buku: Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Judul: Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital
Penulis: Ross Tapsell
Penerbit: Marjin Kiri
Tahun: Oktober, 2018
Tebal: x+298 h
ISBN: 978-979-1260-81-7

 

PERKEMBANGAN industri media di Indonesia sudah berlangsung sejak akhir tahun 1980-an. Bila di banding dengan sektor lain, media kala itu kurang begitu di minati para pengusa lantaran laba yang di hasilkan kurang menjanjikan. Terlebih saat itu, sistem otoritarian orde baru yang mengekang kebebasan turut berkontribusi atas macetnya perkembangan bisnis media.

Meski begitu, periode ini di tandai oleh munculnya generasi awal oligarki media yang terpusat di lingkaran keluarga dan kroni presiden Soeharto. Itu sebabnya, bagi pengusaha yang tidak punya koneksi atau kedekatan khusus enggan untuk masuk dalam bisnis media.

Memasuki era reformasi industri media mengalami perkembangan cukup pesat. Perubahan struktural dan institusi mendorong lahirnya kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat serta berserikat, di mana media sebagai pilar keempat demokrasi, di posisikan sebagai instrumen ampuh untuk menyebarluaskan agenda-agenda politik elite maupun kerakyatan.

Muncul paradoks dalam konteks ini, di mana pertumbuhan industri media dikuasasi dan terkonsentrasi pada segelintir orang, dan pada saat bersamaan kebebasan warga negara untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan lewat media menjadi kian terbatas.

Merlyna Lim (2012), misalnya, dalam penelitiannya mencatat media di Indonesia hanya di kuasai dan di miliki oleh 13 kelompok bisnis. Sedangkan studi Yanuar Nugroho, dkk.., pada tahun 2013 menemukan bahwa hampir seluruh perusahaan media di Indonesia di kuasai 12 kelompok besar. Terlepas dari perbedaan metode penelitian yang mereka gunakan, pesan pentingnya adalah perkembangan media semakin mengarah ke oligopoli dan kosentrasi kepemilikan.

Tentu ini menjadi ancaman bagi hak warga negara untuk mendapat informasi. Kepentingan bisnis-politik pemilik pemilik media, turut mempengarui praktik jurnalisme dan karenanya informasi yang di produksi dan/atau reproduksi, berangkat dari framing hegemonik media itu sendiri.

Melalui buku Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital, di tulis Ross Tapsell, pengajar senior di College of Asia and the Pacifik, The Australian National University, dengan cermat menganalisis hubungan oligarki dan media dalam konteks ekonomi politik.

Baca juga:  Pers dan Praktik Politik Kekuasaan

Kekayaan data dan ketajaman analisis membuat penulis (berhasil) menjelaskan kelahiran media alternatif yang memungkinkan warga negara biasa menyatakan dan memperjuangkan kepentingannya.

Oligarki Media

Kemunculan oligarki media sebenarnya dapat di telusuri sejak akhir 1980an, ketika keluarga dan kroni Soeharto di berikan izin usaha komersial. Pada Oktober 1987 di dirikan statsiun Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) di bawah kendali Bambang Trihartmodjo (putra ketiga Soeharto) melalui, Grup Birmantara. Sedangkan era berikutnya, muncul Surya Citra Televisi (SVTV) yang di kendalikan sepupu Soeharto.

Tahun 1993 muncul dua stasiun tevisi komersial baru, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di bawa kendali Tutut dan PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) di bawa kendali Agung Laksono dan dua pengusaha bersaudara Nirwan dan Aburizal Barie. Sedangkan PT Indosiar Visual Mandiri berdiri tahun 1995 di bawa kendali Anthony Salim (Hlm 47). Inilah generasi awal oligarki media di Indonesia.

Kehadiran mereka di industri media pradigital menjadi awal untuk menegaskan posisinya dalam pasar, oleh Tapsell di sebut sebagai, sebuah persiapan bagi konsolidasi lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya (hlm, 57). Pada akhir 1990an menjadi momen krusial kekuasaan orde baru. Kertelibatan anak-anak Soeharto dalam berbagai sektor bisnis memantik kecemburuan dan membuat sebagian oligark mulai menjauh dan membangun hegemoni.

Tahun 1997-1998 yang berujung pada pada reformasi, industri media mengalami titik balik di mana kerajaan-kerajaan bisnis mulai bermunculan. Chairul Tandjung mulai membangun kerajaan media pada 1998 di mana saat itu ia mendapat izin usaha untuk Trans TV. Begitu juga dengan Hary Tanoe yang mampu membaca peluang dari bisnis keluarga Soeharto yang mengalami kesulitan.

Pada 1999 Hary Tanoe mengakuisisi saham SCTV dengan membeli saham dari Sudwikatmono. Ia juga membeli TPI (kemudian di rubah menjadi MNCTV) dari Tutut, dan pada 2002 mendirikan GlobalTV. Pada kisaran waktu yang sama, ia menjual saham SCTV untuk membeli RCTI (hlm, 61). Selain mereka, ada pula politisi Golkar (kemudian mendirikan Partai Nasdem) Surya Paloh yang memulai berinvestasi di bisnis media cetak sejak 1985, pada 2002 mendirikan Metro TV.

Baca juga:  Dinamika Industri Film Dalam Supremasi Pasar

Pemilik surat kabar Kompas, Jacob Oetama membeli TV-7, sementara Abdul Latief mendirikan Lativi (hlm 62). Di ranah media cetak, ada Dahlan Iskan, yang di jelaskan Tspell bahwa, modela binsisnya adalah membeli, membangun, merawat surat kabar lokal dengan biaya rendah (hlm, 64).

Keterlibatan mereka dalam industri media menegaskan dua hal mendasar. Pertama, media bukan sekadar arena akumulasi kapital, namun jauh lebih substansial adalah menjalankan politik pertahanan kekayaan. Tak jarang di antara mereka membangun hubungan erat dengan elite politik (sebagian ada yang menjadi elite partai) untuk mengamankan kepentingan. Kasus pilpres 2014 bisa di saksikan dengan jelas keberpihakan media yang di sebabkan preferensi politik pemilik media.

Kedua, karakter dan fungsi publik yang melekat pada media kian terkikis oleh kepentingan predatoris dengan “merekayasa kesadaran” dengan konstruksi informasi atau wacana yang hendak di sampaikan pada pemirsa.

Ini justru bertentangan dengan fungsi dan tugas media yang diatur melalui UU Pers yang di nyatakan dengan tegas bahwa media memegang peran penting dalam memberdayakan masyarakat – baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik – memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk memberi informasi, mendidik, serta menyediakan hiburan kepada publik. Relasi kuasa praktik jurnalisme nyaris tidak dapat di hindari.

Media Kontra Oligarki

Digitalisasi telah mendorong perubahan penting bagi industri media. Tantangan bagi oligarki media adalah kemampaun untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Mengingat, publik tak lagi terpaku pada konten yang di produksi media arus utama dan iklan-iklan pun mulai beralih ke situs media baru seperti Google, Facebook, Youtube, yang punya jangkauan lebih luas. Dalam analisisnya, Taspell tak hanya terpaku disitu, namun lebih pada melihat kemungkinan-kemungkinan perlawanan yang muncul untuk menentang dominasi oligarki.

Persis disini argumen pentingnya diajukan. Bahwa digitalisasi telah mendorong kemunculan media kontra-oligarki. Menurutnya, media kontra oligarki ada saat platfom digital digunakan untuk melawan atau merebut wacana dominan dari oligarki (hlm, 186). Dari sini ia menekankan dua cakupan paltform media digital. Pertama, “media non-oligarki” merupakan media independen yang tidak dimiliki atau dikuasai konglomerat digital, seperti situs berita daring. Kedua, media yang kusus digunakan untuk melawan oligarki yang umumnya di gerakkan oleh aktivis di mana garis demarkasi berangkat dari pemahaman ideologis.

Baca juga:  RESENSI BUKU: Panggilan Alam Liar

Kehadiran berbagai teknologi media di Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengubah politik dan masyarakat Indonesia (Hlm, 190). Ketika kebijakan pemerintah yang di anggap bertentangan dengan kepentingan publik, media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Youtube menjadi arena ampuh dalam melakukan perlawanan.

Meski begitu, kehadiran media baru ini tidak memberikan ancaman serius secara politik. Tentu ini tak lepas dari pemahaman elite yang sekadar melihat platfom media baru hanya sebagai cara lain menyebarkan konten dan menjangkau khalayak luas.

Perkembangan ini turut mendorong elite politik dan oligarki media melebarkan sayap dengan membuat halaman media sosial untuk menyebarkan konten mereka (hlm, 195). Bisa dilihat dari cara mereka memanfaat media sosial sebagai panggung kampanye atau promosi. Satu-satunya ancaman serius, menurut Taspell, berkaitan dengan media sosial adalah pendapatan iklan (hlm, 196).

Sebagai penutup, buku ini tidakla hadir tanpa kritik. Beberapa kasus keberhasilan rakyat – kususnya terkait media kontra oligarki – dalam menentang wacana dominan, masih bersifat tekhnokratis, di mana tidak menjadi ancaman serius bagi kekuasaan oligarki.

Taspell juga kurangnya mengeksplorasi bagaimana strategi dan taktik rakyat dalam mendorong perubahan melalui platfom media digital dan sosial. Padahal ini berpengaruh terhadap kemampuan gerakan rakyat untuk mendorong prubahan. Bila mengacu pada kasus Pilpres 2019, di mana media sosial justru membuka lahan bisnis baru (binsis buzzer), tentu ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi media kontra-oligarki atau media alterntif.[*]

 

Penulis: Rudi Hartono
Editor: Ahmad Mukhlis .H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.