RESENSI FILM: Problem HAM dan Perjuangan yang Belum Usai

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Judul Film: Kamis ke-300
Ide Cerita: Happy Salma
Penulis Naskah: Putu Wijaya
Sutradara: Happy Salma
Produksi: Titi Mangsa Foundation 2013

FILM “Kamis ke-300” adalah film pendek yang berdurasi kurang dari 15 menit. Film yang berangkat dari kisah nyata ini, digarap oleh Happy Salma dan dibantu langsung oleh Putu Wijaya. Film ini memuat kisah dibalik peristiwa 98, baik itu sebelum ataupun sesudah. Dimasa-masa itu, banyak tindakan represif dilakukan oleh para aparat militer. Gerakannya seragam, mereka memburu lalu menculik beberapa orang yang besikeras menuntut agar Soeharto turun dari kursi Kepresidenan.

Hal ini membuat Soeharto dengan keotoriterannya, memberi perintah kepada aparat untuk melakukan penyergapan. Sasarannya, mereka yang dianggap tidak patuh pada sistem negara yang dipegang oleh Soeharto. Berselang tidak lama, deretan aktivis pun yang telah dilabeli target penyisiran, hilang entah kemana.

Film ini mengambil latar disebuah rumah yang diisi oleh Kakek yang diperankan oleh Amoroso Katamsi, Linda yang diperankan oleh Sita Nursanti, Aga yang diperankan oleh Nugie, dan Markus yang diperankan oleh Aji Santosa. Rincian adegannya fokus pada ingatan si Kakek terhadap anaknya yang menjadi salah seorang korban penculikan. Ia masih saja terbayang-bayang kebengisan para aparat yang memperlakukan para korban penculikan dan keluarga korban yang setiap kamisnya membawa tuntutan yang sama, Aparicon con Vida.

Kalimat yang bermakna ‘kembalikan mereka hidup-hidup’, terus saja terucap dibibir si Kakek. Ia melibatkan Markus cucunya yang masih belia, agar dapat membawa tuntutan yang sama. Apalagi dalam salah satu adegan, terlihat si Kakek sedang mengajarkan Markus kalimat tuntutan ketika bepergian menuju Istana Merdeka, Indonesia.

Kondisi lemah si Kakek membuatnya hanya bisa terbaring lemah diatas pembaringan. Setengah badannya tidak mampu digerakkan sempurna. Meskipun begitu, Ia tidak pernah melepas ingatan bahwa kamis merupakan hari hak untuk bersuara. Dalam ingatannya, diisi ingatan kondisi para keluarga korban yang sedang melakukan aksi tuntutan.

Baca juga:  RESENSI FILM: Keserakahan Menguasai Industri Makanan Siap Saji

Ada yang menggunakan payung bertuliskan kalimat tuntutan, berbaju hitam, tindakan represif aparat keamanan, dan penyiksaan terhadap korban. Semuanya menjadi beban yang berkelanjutan. Hal ini membuat si Kakek sewaktu-waktu akan lupa siapa dirinya sendiri bahkan lupa dengan orang terdekatnya. Hal ini disebabkan karena beratnya tekanan hidup yang dihadapi oleh si Kakek. Ia masih menunggu kepastian keberadaan anaknya.

Adegan-adegan dalam film ini, merupakan perwujudan kondisi keluarga korban penculikan di fase itu. Si Kakek merupakan wakil dari keluarga korban penculikan yang masih terus saja melakukan tuntutan hingga detik ini. Pada dasarnya film merupakan kampanye yang menyuarakan kasus pelanggaran HAM diwaktu-waktu 98. Dengan durasi waktu yang terbilang singkat, film ini mampu memberikan gambaran riil makna sebuah perjuangan.

Adegan-adegan yang diisi oleh rekam jejak penangkapan para aktivis, memberikan pandangan kepada masyarakat awam bahwa hingga detik ini kasus pelanggaran HAM masih saja terus terjadi. Apalagi dalam beberapa adegan, terlihat peran serta aparat negara yang memperlakukan korban ataupun keluarga korban dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka digelandang, dikeroyok, dipukul, bahkan ditendang. Perilaku seperti ini,  hanyalah secuil kisah kekerasan yang selalu dilakukan oleh kelompok aparat selaku keamanan negara. Hal ini menggambarkan label keamanan negara hanyalah buaian semata.

Kasus pelanggaran HAM yang dikisahkan dalam kamis ke-300 hanyalah secuil kisah kekerasan yang selalu dialami oleh masyarakat Indonsia. Tidak jarang kekerasan yang terjadi melibatkan langsung aparat keamanan sebagai eksekutor peredam suara rakyat. Kasus-kasus serupa hingga kini masih saja terus terjadi. Padahal Indonesia sendiri, sebagai negara hukum sudah 6 kali berganti pemimpin. Tetapi sampai hari ini, kasus pelanggaran HAM masih terus berlansung.

Hal ini menjadi pemantik hadirnya “aksi kamisan” sebagai gerakan kampanye dan tuntutan untuk melawan pelanggaran HAM. Gerakan yang dimulai dari tanggal 18 Januari 2007, masih menjadi rutinitas mingguan yang dilaksanakan setiap kamis oleh masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Hingga kini, keluarga korban masih berharap anak atau keluarganya kembali. Dan baru-baru ini, tanggal 7 Desember 2017 bertepatan dengan kamis ke 517, rangkaian tuntutan kembali diproklamirkan. Aksi ini lalu mengkampanyekan isu hangat di Yogyakarta perihal pembangunan bandara yang mengorbankan tanah masyarakat petani di Kulon Progo sebagai objek pembangunannya.

Baca juga:  Pelanggar HAM dan Perjuangan Merebut Ruang Kota

Berbeda dengan era orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, saat ini di bawah  kepemimpinan Jokowi, Indonesia menekankan pengembangan wilayah di bidang infrastruktur. Dengan kebijakan Reforma Agraria, lebih dari sembilan juta hektar tanah yang akan menjadi fokus utama realisasi kebijakan ini. Kebijakan yang secara tertulis bermakna redistribusi lahan kepada warga Indonesia yang tidak bertanah, malah berujung pada perampasan ruang hidup dalam realisasinya. Salah satunya untuk pembangunan Bandara Kulon Progo di Yogyakarta.

Saat ini, pembangunan bandara yang ditargetkan akan menjadi bandara termegah di Indonesia ini, masih saja mengalami kendala. Pasalnya, perampasan ruang hidup berdalih kemaslahatan masyarakat masih saja terus dilakukan oleh kawanan pemerintah.

Sekitar 11.050 Jiwa yang akan menjadi korban perampasan lahan ini. Apalagi luas tanah yang dibutuhkan untuk mega proyek ini seluas 637 hektar, yang mengharuskan enam desa di Kulon Progo menjadi korban penggusuran.

Berbicara persoalan pelanggaran HAM di Indonesia, sama halnya berbicara dengan bentuk lingkaran. Ia tidak memiliki ujung, karena pemerintah sebagai pemegang kendali penuh atas aturan yang ada. Di setiap realisasi kebijakan yang jalankan, malah memberi dampak kerugian bagi keberlansungan hidup masyarakat. Kerap kali pemerintah malah menjadi eksekutor penciptaan pelanggaran-pelanggaran itu.

Kasus perampasan tanah yang berujung pada pelanggaran HAM sering saja terjadi di Indonesia. Padahal sejatinya tidak sedikit orang yang dirugikan ketika melibatkan persoalan perampasan ruang hidup manusia. Kasus 98 dan kasus Kulon Progo hanyalah bayang-bayang terkecil konflik yang berkepanjangan yang terjadi di negara hukum sekelas Indonesia.

Indonesia yang sebelumnya diyakini sebagai negara hukum, terus saja mengalami kontradiksi. Kerena saat ini Bagi sebagian orang, label negara hukum bagi Indonesia mungkin belum sepenuhnya dapat diterima. Karena meskipun Pancasila sebagai falsafah negara, masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang tetap saja terjadi. Meskipun itu bertentangan dengan aturan yang termaktub dalam UUD 1945, hal ini selalu saja merupakan kondisi yang diciptakan oleh kepentingan pasar.***

Baca juga:  RESENSI FILM: Ilusi Kesejahteraan Buruh di Bawah Kerangkeng Kapitalisme

Penulis: Abrisal
Editor: Ahmad Mukhlis .H

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.