RUU Pertanahan Mengancam Petani, HMJ Ilmu Hukum UINAM Gelar Dialog Publik

HMJ Ilmu Hukum UIN Makassar gelar dialog publik bertema "RUU Pertanahan Ancam Kesejahteraan Petani", di Jun Coffee and Resto, Jalan Abdul Kadir Dg. Suro, Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/09/19). (Jendelapost.com/alyo)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, GOWA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan memicu datangnya penolakan dari berbagai pihak. RUUP dianggap masih inkonsisten dan sepenuhnya tidak berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya petani.

RUUP ini juga dinilai berpotensi mengabaikan hak asasi manusia dan membuka peluang besar bagi korporasi skala besar untuk terus menguasai sumber-sumber agraria ketimbang petani.

Berangkat dari problem tersebut, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menggelar Dialog Publik bertema “RUU Pertanahan Ancam Kesejahteraan Petani.”

Dialog ini diselenggarakan di Jun Coffee and Resto, Jalan Abdul Kadir Dg. Suro, Gowa, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (21/09/19).

Tiga narasumber dihadirkan dalam dialog yang berlangsung pada malam hari tersebut, di antaranya, Ady Anugrah Pratama (LBH Makassar), Ahmad Maulana Anha (Simposium Sul-sel) dan Rizki Anggriana Arimbi (KPA SulSel).

Munawar, ketua panitia dalam dialog tersebut menjelaskan kepada Jendela POST bahwa diskusi ini berupaya menghimpun dukungan mahasiswa, utamanya dalam merespon kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

“Harapannya, dengan diskusi ini kita bisa sejalan dalam menyikapi RUU Pertanahan yang mengancam kesejahteraan petani,” tambahnya.

Rizki menjelaskan bahwa dalam RUUP ini disebutkan bahwa menteri berhak mengelola dan memanfaatkan tanah negara lewat aturan yang dibuatnya. Aturan tersebut jelas membuka peluang munculnya kuasa korporasi, peluang korupsi, demikian juga dengan berbagai bentuk penyelewengan lainnya.

“Dalam draf RUU Pertanahan, di tiap poinnya, tidak benar-benar terpapar penyelesaian konflik agraria. Dan, bahkan cenderung tergambar akan semakin masif tarjadinya privatisasi tanah,” lanjut Rizki.

Sementara itu, isi RUU Pertanahan dinilai tidak menyinggung soal kepemilikan bersama dalam hal hak atas tanah. Padahal, hak kepemilikan secara komunal ini yang justru sangat dibutuhkan bagi masyarakat adat.

Baca juga:  Mahasiswa FEBI UIN Makassar Gelar Diskusi Publik Menyoal RUU Pertanahan

“RUU ini (RUU Pertanahan) belum berpihak pada masyarakat yang lemah posisinya, di RUU Pertanahan ini tidak mengatur hak rakyat, meski negara sebenarnya punya hak mengatur dan mengolah, ia bertanggung jawab untuk rakyat,” ungkap Ady Anugrah dalam paparannya.

RUU Pertanahan juga dinilai bertentangan dengan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam konsiderannya, dinyatakan bahwa RUU Pertanahan akan melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang belum diatur di dalam UUPA. Kendati demikian, substansinya dinilai semakin menjauh dan bertentangan dengan UUPA.

“Negara jelas pemicu konflik agraria, seperti halnya kedatangan RUU Pertanahan tersebut, yang tidak sama sekali sejalan dengan kepentingan rakyat dan lebih condong pada kapitalis. RUUP ini jelas tidak berpihak pada Rakyat,” jelas Ahmad Maulana.

“Menyikapi RUU Pertanahan ini, kami bersama kawan-kawan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria berupaya terus mengampanyekan penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan,” tutup Munawar.[*]

Reporter: Ahmad Mukhlis .H
Editor: Suherman JF

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.