Sebuah Refleksi: UKT untuk Siapa?

Ilustrasi: Se.aksi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

DI DALAM sistem pendidikan yang agresif, buas, dan positivis, seringkali pemangku kepentingan berusaha menawarkan konsep-konsep yang menurutnya ideal bagi mereka yang bersedia menganutnya dengan memaksakan keadaan turut sedia.

Meminjam istilah Mansour Fakih, “intelektual belakang meja” menyebabkan pendidikan menjadi pasif dan hanya memiliki pakem tunggal. Semua ini dikarenakan adanya pengklaiman bahwa konsep-konsep beserta metodologinya memiliki daya tinggi dalam proses perbaikan pendidikan.

Pada kenyataannya konsep yang bercita-cita “seolah ideal” tersebut kerap kali menemui jalan buntu. Hal yang kerap terjadi adalah apa yang mereka tawarkan tidak selalu mampu di pertanggungjawabkan.

Selanjutnya, tak perlu heran jika narasi “memanusiakan manusia” yang adalah tujuan luhur pendidikan kerap absen dalam realitasnya.

Pada dasarnya kita telah demikian sering disuguhkan praktik-praktik pendidikan yang melenceng dari konstitusi, sejak pendidikan dirumuskan sebagai kurikulum hingga dalam perancangan regulasinya.

Hal ini terjadi bahkan pada jenjang krusial peserta didik: pendidikan tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan tinggi berlandas pada UU Pendidikan Tinggi dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sayangnya, proses pendidikan kita tetap bergerak jauh dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang luhur itu.

Pendidikan hari ini mengalami pergeseran makna, dari proses “pemanusiaan” ke proses “dehumanisasi”. Padahal, jika bersungguh-sungguh, amanah dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TInggi pada bab 1, pasal 1, ayat 1, yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”, dapat diterapkan dengan baik.

Itu jika hal tersebut tidak sekedar bebunyian, karena pasal hanyalah pasal tanpa kesungguhan menjadikannya rill sebagai tindakan. Tapi, benarkah amanah UU ini memang seperti ini?

Jika ditarik dari sejarah, kondisi pendidikan mulai mengalami degradasi esensial dan berjalan tidak sesuai dengan koridor konstitusi ketika negara memutuskan untuk tergabung dan terlibat dalam berbagai kesepakatan dengan WTO (World Trade Organization) atau yang dikenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia.

Baca juga:  Demonstrasi Berujung Sanksi Skorsing dan Drop Out adalah Langkah Mundur

Hal itu ditandai dengan munculnya UU No.7 thn 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perjanjian lain yang masih terkait adalah GATS (General Agreement on Trade in Service) yang isinya memuat 12 sektor jasa yang masuk dalam agenda liberalisasi, salah satunya sektor jasa pendidikan.

Sebagai tindak lanjut atas perundingan-perundingan itu, pemerintah melahirkan beberapa aturan dalam skema pendidikan yang liberal, mulai UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan dilanjut dengan dikeluarkannya UU PT No. 12 Tahun2012.

Hal ini menjadi dasar pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang mencoba meminimalisir keterlibatan dan peran pemerintah. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan wewenang untuk mencari dan mengelola sumber dana secara mandiri melalui statusnya sebagai lembaga berbadan hukum.

Dengan demikian, PTN menjadi lembaga yang terkelola secara swasta dan menjelma institusi publik yang otonom dan eksklusif. Pada praktiknya, PTN memiliki hak  menaikkan biaya pendidikan setinggi-tingginya sembari mengeliminasi subsidi negara.

Sebelumnya, regulasi yang komersil telah berupaya diterapkan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU-BHP) dan coba diterapkan pada tahun 2009/2010 silam.

Namun hal tersebut mendapatkan kritik yang cukup keras dan meluas dengan cepat sehingga penerapannya terhenti setelah melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun, dua tahun kemudian UU PT No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-PT) berhasil tembus sebagai regulasi yang sahih.

Saat ini telah banyak universitas yang beralih ke skema PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) sebagai bentuk implementasinya. Di Makassar, beberapa PTN ternama telah menerapkannya seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Melalui UU PT No. 12 Tahun 2012 diterbitkanlah Permendikbud tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal No. 55 Tahun 2013 yang sampai saat ini masih menuai protes dan polemik panjang dari berbagai kalangan (terutama mahasiswa).

Baca juga:  RUU PKS: Intervensi Negara atas Kehendak Gerak

Dalam lampiran Permendikbud, Uang Kuliah Tunggal (UKT) didefenisikan “sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya yang ditetapkan atas perhitungan BKT dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah”.

Sementara BKT merupakan “keseluruhan biaya operasional per mahasiswa setiap semesternya sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah”.

Ini adalah sistem baru dalam pembayaran uang kuliah yang merupakan kalkulasi dari seluruh pembayaran uang kuliah (SPP, Wisuda, Yudisium, KKN, Sampai Almamater).

Kemudian, diterbitkan pula Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, yang mengimbau agar perguruan tinggi melaksanakan dua hal, yaitu: pertama, Menghapus uang pangkal bagi seluruh mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Kedua, menetapkan dan menerapkan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014. Kedua hal ini mengandaikan distribusi subsidi silang sesama mahasiswa yang saling melengkapi satu sama lain dengan mentaktisinya melalui pengkategorian berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga.

Harapan Mendikbud dan Dirjen Dikti menginstruksikan UKT yang diberlakukan sejaktahun ajaran 2013/2014 tersebut adalah agar mahasiwa tak perlu lagi membayar berbagai macam biaya, tetapi hanya membayar UKT yang jumlahnya akan tetap dan berlaku sama pada tiap semester selama masa kuliah.

Mendikbud kala itu menjanjikan, “tidak akan ada lagi biaya tinggi (mahal) masuk PTN”. Pemerintah akan memberikan dana BantuanOperasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai penutup selisih UKT/BKT.

Benarkah ini solusi pendidikan kita? Sayang sekali, pendidikan kita ini kian butut dan bermasalah.

Dalam setahun terakhir, ada banyak problem yang bermunculan dari penerapan UU-PT, khususnya dalam mekanisme UKT/BKT. Universitas-universitas cenderung tidak terbuka dalam sosialisasi UKT/BKT mengenai rasio pengkategorian ideal berikut laporan kesesuaian dalam penerapannya.

Dalam praktiknya, penerapan UKT/BKT sering inkonsisten, seperti belum lama ini yang dialami oleh mahasiswa UNM (Universitas Negeri Makassar) yang harus kembali dibebani biaya KKN, padahal seharusnya tidak menjadi tanggungannya lagi.

Baca juga:  Problem Mahasiswa dalam Perjuangan Melawan Ketidakadilan

Pada kasus lain, temuan beberapa mahasiswa UIN alauddin Makassar mengindikasikan kesalahan pengentrian data dalam proses pengkategorian sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Beberapa mahasiswa yang ekonominya tergolong lemah justru dikategorikan berekonomi mapan sehingga kesulitan menanggung UKT, ini yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpaksa cuti.

Khusus untuk kasus UIN, mahasiswa bahkan kesulitan untuk mengivestigasi dan melakukan riset data mengenai pengkategorian dan penganggaran. Padahal, UIN menerapkan sistem manajemen Badan Layanan Umum (BLU) yang ‘katanya’ transparan dan akuntabel.

UIN dan BLU-nya mestinya dapat terbuka mengenai rasio kategorisasi mahasiswa, agar persoalannya bisa menjadi jelas sehingga dapat dievaluasi bersama.

Hal ini hanyalah sebagian kecil problem turunan dari kecacatan UU-PT dan implementasinya di PTN-PTN. Kita patut dan berhak merefleksi dan mempertanyakan kembali, “kepada siapa pendidikan menuju?”.

Problem ini menjadi tanggungjawab besar civitas akademika, tanggung jawab segenap stakeholder. Tentunya pendalaman masalah melalui riset data dan investigasi oleh lembaga kemahasiswaan menjadi sangat penting dalam situasi ini.

Langkah-langkah kooperatif sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi lembaga pendidikan kita sekaligus mengupayakan solusi yang tepat.

Kita berharap, pendidikan sebagai instrumen penting untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD 1945 secara nyata dapat diwujudkan dalam praktik yang konkrit.

Biaya, perbedaan suku, budaya, agama dan lain sebagainya tidak boleh menghalangi siapa pun untuk dapat mengakses pendidikan.

Karena pendidikan haruslah benar-benar merepresentasikan watak kerakyatannya, maka keharusannya ialah memberi ruang yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kreatifitas dan potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anak bangsa.

Dan, kita berharap pendidikan sebagai ‘senjata’ yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang terus merambah keseluruh tanah air kita yang tercinta ini.[*]

TERUS BERGERAK , KAWAN !


Penulis: Rafli Setiawan
Editor: Suherman JF

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.