SIMPOSIUM dan LKBHMI menggelar Diskusi Soal UU TNI dan Dwifungsi TNI

Suasana diskusi SIMPOSIUM dan LKBHMI di Sekretariat SIMPOSIUM, Sabtu (09/03/2019).(jendelpost.com/ibeng)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

JENDELAPOST.COM, GOWA – Lembaga Konsitusi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) mengelar diskusi yang dilaksanakan di sekretariat Serikat Penggiat Konstitusi dan Hukum (SIMPOSIUM), jalan Mustafa Daeng Bunga, Sabtu (09/03/2019).

Diskusi ini membahas soal ancaman masyarakat sipil dalam berdemokrasi terhadap Dwifungsi TNI. Yang menjadi pemantik dalam diskusi ini adalah Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI.

Diskusi ini dilaksanakan untuk merespon isu yang berkembang tentang dwifungsi angkatan bersenjata. Mengenai hal tersebut, dengan adanya jejak historis yang membuat masyarakat sipil mengalami trauma secara psikologis karena tindakan represif yang dilakukan oleh institusi TNI di masa lalu.

Jika wacana dwifungsi ini direalisasikan kembali dengan dalil bahwa adanya perwira TNI yang tidak menduduki jabatan struktural di institusi TNI artinya ada yang tidak beres dalam institusi TNI. Di lain sisi, dwifungsi TNI juga berpotensi besar mengancam kehidupan demokrasi.

Muhammad Isnur menjelaskan bahwa “dwifungsi dibentuk sejak orde lama dan sebenarnya peran militer bukan hanya sekedar pertahanan dan keamanan, tetapi juga fungsi-fungsi pemerintahan dan sosial”.

“Melihat peristiwa 1965, Soekarno jatuh dan kemudian pembunuhan terhadap jenderal-jenderal yang terjadi adalah tentara dijadikan untuk melakukan penjagaan, militer dipaksa untuk membunuh warganya sendiri dengan intervensi negara”, lanjutnya.

Pada 2004 larangan terhadap prajurit untuk menjadi anggota partai politik, ikut politik praktis, berbisnis, telah dipertegas dalam Undang-Undang TNI. “Sebelumnya itu tidak ada, berbicara dampak dwifungsi yang buruk sebenarnya tidak layak untuk di takuti karena dia diakui dari dokumen negara di bawah Undang-Undang Dasar itu mengaku”, tegas Isnur.

“Beberapa konflik yang banyak kita jumpai seperti perampasan tanah, ‘oknum’ aparat mengambil peran dalam kasus tersebut dan menanganinya dengan senjata, yang seharusnya berpihak kepada masyarakat untuk mempertahankan hak-hak rakyatnya”, tutupnya.”(*)

Baca juga:  Pendristibusian Bantuan Korban Gempa di Desa Marana Sulteng Terkendala Oleh Longsor

Penulis: Anugrah Majid
Editor: M Alfian Arifuddin


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Tidak Ada Konten Yang Tersedia

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.