Skorsing Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan Adat Istiadat Institusi Pendidikan

Ilustrasi: Seaksi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

DALAM tulisan ini saya tidak ingin menjelaskan kriminalisasi dalam arti perguruan tinggi, saya juga tidak akan menjelaskan secara bahasa apa itu kriminalisasi. Saya hanya ingin memberikan sedikit gambaran terkah menjadi adat istiadat dalam dunia perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa, kita pasti sering mendengar kata skorsing ataupun drop out. Fenomena tentang skorsing dan drop out bagi mahasiswa memang menjadi hal yang lumrah dalam institusi pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jaringan Kaum Muda (JARKAM), selama rentang periode 2016 hingga 2018 ada sekitar 13 kasus terkait sanksi drop out yang menimpa mahasiswa dari berbagai kampus negeri maupun swasta. Data yang di himpun JARKAM juga hanyalah data yang terangkat atau diberitakan oleh media-media arus utama (mainstream), tapi fakta sebenarnya mungkin lebih besar lagi. Jika melihat data yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti dalam buku Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2017, ada sekitar 195.176 mahasiswa yang terkena hal tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa kampus sangat gampang memutuskan skorsing atau drop out? Jawabanya tidak lain adalah karena skorsing dan drop out menjadi otonomi sepenuhnya yang dikuasai oleh kampus. Undang-Undang no. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak mengatur masalah skorsing dan drop out bagi mahasiswa. Lebih parah lagi UU Dikti memberikan otonomi yang luas kepada para pejabat kampus untuk mengatur rumah tangganya. Sedangkan pada Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, hanya mengatur persoalan batas masa studi bagi mahasiswa. Otonomi yang dimiliki kampus menjadikan kampus mempunyai kuasa untuk menentukan nasib mahasiswanya. Kampus mendapat otonomi tidak hanya otonomi keilmuan namun juga otonomi dalam mengatur mahasiswa dan dosen sesuai yang diinginkan kampus. Kampus menjadi hakim, jaksa, sekaligus algojo dalam melaksanakan kebijakannya. Hal inilah yang menjadi alasan terjadinya kebiasaan skorsing dan drop out di ruang lingkup kampus.

Baca juga:  Masihkah Pendidikan Mencerdaskan dan Memanusiakan Manusia?

Baru-baru ini pada tanggal 4 April 2019, para pimpinan kampus UIN Alauddin Makassar mengeluarkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) perihal putusan KPKE (Komisi Penegakan Kode Etik) terkait kasus tawuran antar mahasiswa di UIN Alauddin Makassar pada tanggal 22-23 Oktober 2018. Hasil RAPIM yang ditandai dengan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar pada 15 April 2017, kemudian melahirkan sanksi skorsing terhadap 19 mahasiswa, 13 mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum dan 6 mahasiswa dari fakultas Dakwah dan Komunikasi. Diantara 19 mahasiswa yang diskorsing, ada tiga mahasiswa yang diskorsing selama 2 semester, ada 9 mahasiswa yang diskorsing selama 4 semester atau 2 tahun, sementara sisanya diskorsing selama 6 semester atau setara dengan 3 tahun.

Dalam fenomena skorsing di UIN Alauddin Makassar ini, terdapat 3 bentuk korban yang memberikan kita penjelasan tentang bodohnya petinggi kampus dalam mengeluarkan keputusan. Pertama, mahasiswa yang diskorsing karena hanya memberikan keterangan kesaksian terkait kasus tawuran. Kedua, mahasiswa yang diskorsing karena dipanggil dalam sidang KOMDIS (Komisi Disiplin) dan dituduh sebagai pelaku tawuran tanpa memperlihatkan bukti. Ketiga, mahasiswa yang diskorsing tanpa melalui proses sidang KOMDIS (Komisi Disiplin) dan sudah menjalani hukuman pidana sebelumnya selama 4 bulan kurungan. Salah satu tontonan kebodahan disini adalah kenapa bisa mahasiswa yang sudah menjalani hukuman pidana dengan pasal 170 (tentang pengerusakan) yang sebenarnya menjadi tanda bahwa ada pelimpahan kasus dari pihak kampus ke kepolisian tetap mendapat skorsing lagi dari pihak kampus setelah bebas dan sudah menjalani masa kurungan secara pidana? Bagaimana bisa satu kasus yang sama kemudian melahirkan dua hukuman yang berbeda?

Keputusan Rektor terkait dengan skorsing ini membuat mahasiswa tercerabut haknya atas pendidikan. Padahal amanat konstitusi sudah memastikan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Baca juga:  Negara Kita Adalah Negara Bangsa

Fenomena ini juga membuat kita membuka mata, bahwa mahasiswa yang sebenarnya merupakan pemeran utama dalam kampus telah digeser kedudukannya menjadi objek yang bisa dipindahkan sana-sini lewat kemauan petinggi kampus. Petinggi kampus dengan mudah mengatur dan menetapkan keputusan skorsing walaupun harus melalui jalur yang sebenarnya cacat administrasi. Dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No. 177 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi pasal 3 yang membahas teguran, peringatan tertulis dan skorsing, mahasiswa hanya akan diberikan teguran dan peringatan secara tertulis apabila berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus atau dalam hal ini tawuran. Jadi tawuran sebenarnya bukan menjadi alasan yang tepat bagi KPKE untuk memberikan sanksi skorsing terhadap mahasiswa. Di lain sisi, dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No. 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Pasal 15 yang membahas proses penjatuhan sanksi juga, mahasiswa seharusnya dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri terhadap putusan sebelum ditetapkannya sanksi terhadap mahasiswa. Tetapi proses ini kemudian tidak dijalankan oleh pejabat kampus dan langsung memberikan sanksi skorsing secara sepihak. Karena Ketiadaan sistem demokrasi dan tidak adanya pelibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan di kampus inilah yang menjadikan mahasiswa hanya sekedar robot dibawah kendali pejabat kampus.

Sebenarnya sanksi dalam dunia pendidikan bukanlah sanksi yang sering digunakan atas pelanggaran kasus pidana maupun perdata, tapi sanksi dalam dunia pendidikan adalah bentuk pendisiplinan atas pelanggaran etika dan tata tertib ruang lingkup kampus. Oleh karena itu, sanksi dalam institusi pendidikan bukan untuk menghukum melainkan mendisiplinkan atau memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan karakter positif dengan cara yang inovatif, bukan sebaliknya, menghancurkan kepribadian atau merusak masa depan mahasiswa dengan menghambat proses pendidikan seperti skorsing atau drop out.

Baca juga:  Menjadi Kawanan, Bukan Kerumunan Apalagi Keluarga

Inilah satu fenomena yang terjadi di kampus UIN Alauddin Makassar. Fenomena yang sudah menjadi adat istiadat dalam institusi pendidikan, dan budaya kriminalisasi terhadap mahasiswa yang sebenarnya pejabat kampus hanya mencari tumbal atas kegagalannya.[*]

 

Penulis: Muh. Firman Rusyaid
Editor: M. Alfian Arifuddin

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.