Lawan Perampas Tanah Rakyat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Pernyataan Sikap:
Konsorsium Pembaruan Agraria wilayah Sulawesi Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, KontraS Sulawesi, Federasi Petani Sulawesi Selatan, Serikat Petani Massenrempulu, Suara Lingkungan, Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba.

Darurat Agraria

Merespon pengerusakan lahan-lahan pertanian milik petani di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang oleh PTPN XIV Unit Maroangin. Saat ini Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV Unit Maroangin sudah selesai sejak tahun 2003 dan aktivitas pengerusakan ini telah terjadi berulang kali, operasional PTPN XIV di kabupaten Enrekang ilegal karena sampai saat ini Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang bahkan pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengeluarkan surat edaran bawah HGU PTPN XIV tidak akan diperpanjang karena tidak memberi kontribusi pada pemerintah daerah dan menimbulkan konflik pada masyarakat.

Pengrusakan lahan pertanian oleh PTPN XIV yang dibantu oleh aparat Kepolisian tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena demikian telah terjadi hingga berulang kali oleh salah satu perusahaan BUMN tersebut. Aktifitas PTPN XIV Enrekang tanpa adanya perpanjangan HGU telah melanggar aturan yang ada.

Perampasan ruang hidup petani oleh PTPN XIV telah mencoreng rencana pemerintah untuk melaksanakan Reforma Agraria sebagaimana yang tertuang dalam NAWACITA pemerintahan Jokowi-JK, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memasukkan Reforma Agraria sebagai agenda prioritas. Ditambah dalam hal ini, aparat kepolisian telah menyalahi Peraturan Kepala Polisi No.8 Tahun 2009 tentang: “Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Kegiatan ilegal dan perampasan lahan petani oleh PTPN XIV telah menimbulakn efek yang sangat besar bagi masyarakat sekitar yang berdampak atas kegiatan PTPN XIV Enrekang, hak-hak dasar warga negara telah hilang akibat dari aktifitas ilgel PTPN XIV Enrekang, hak atas hidup layak, hak atas rasa aman, hak atas penghasilan yang layak, serta hak atas sumber-sumber agraria telah hilang bagi sekian banyak korban PTPN XIV Enrekang.

Baca juga:  Kronologi Represifitas Aparatus Kampus Terhadap Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional (FISIP) UNHAS

Melihat kronisnya situasi agraria serta masifnya liberalisasi sumber agraria menunjukan bahwa Reforma Agraria selama ini telah diselewengkan. Dengan fakta-fakta tersebut di atas, demikian kami menuntut:

  1. Mendesak PTPN XIV Unit Maroangin Enrekang untuk segera menghentikan kegiatan ilegal dan pengerusakan terhadap tanaman produktif milik masyarakat.
  2. Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan segera menarik satuan pengamanan dari lokasi PTP XIV di Enrekang.
  3. Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan agar segera melakukan penindakan terhadap aktifitas pengerusakan lahan pertanian milik masyarakat oleh PTPN XIV Unit Maroangin.
  4. Menghimbau kepada seluruh organisasi rakyat dan tani untuk bersatu melawan segala bentuk perampasan tanah dan sumber-sumber agraria rakyat.

Demikianlah pernyataan sikap ini kami buat, untuk bisa dipahami oleh semua pihak.

Makassar 18 Juli 2018



Narahubung:

  • Rizki Anggriana Arimbi (KPA Wilayah Sulsel) 081342100642
  • Indarto (Federasi Petani Sulawesi Selatan) 082271535062
  • Firmansyah (Lembaga Bantuan Hukum Makassar) 085240420751
  • Aswin (KontraS Sulawesi) 082357447567
  • Muhammad Badai Anugrah (Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba) 085213678222
  • Abdul Rahman (Suara Lingkungan) 085657253146
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.