Upaya Menjawab Kasus Novel

Ilustrasi: Ilyich Minorink
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

OKTOBER kemarin beberapa mantan pimpinan KPK dan tokoh masyarakat sipil antikorupsi menemui pimpinan KPK guna membicarakan dan mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Pertemuan itu diadakan di Gedung KPK, Jakarta, pada 31 Oktober 2017.

Seperti yang diketahui Novel Baswedan mengalami kecelakaan pada saat sedang berjalan pulang ketika selesai menunaikan salat subuh di masjid Al Ikhsan dekat rumahnya, yang hampir membuat kedua matanya mengalami kebutaan. Menurut beberapa saksi di TKP saat itu, Novel Baswedan disiram oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor yang melaju dari belakang Novel. Air keras itu mengenai wajah Novel. Dia sempat lari menghindar, lalu dua orang yang ada di motor kabur.

Meski sudah lebih dari 200 hari berlalu, kepolisian tidak kunjung berhasil menemukan pelaku serta otak penyerangan tersebut. Keluarga dan sejumlah tetangga yang menjadi saksi telah memberikan keterangan dan barang bukti, termasuk foto tiga orang mencurigakan yang dalam periode satu bulan sebelum penyerangan kerap terlihat berseliweran di sekitar rumah Novel. Namun tim gabungan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara berkukuh masih kekurangan bukti serta informasi sehingga belum berhasil mengungkap kasus ini.

Menurut Saut, KPK terakhir kali mendapat informasi dari kepolisian saat bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Juni 2017. “Waktu itu pas ketemu Kapolri saja kami singgung sedikit, tapi itu juga belum ada kemajuan signifikan,” dia menambahkan. Hingga kemarin pun, kata Saut, tidak ada perkembangan. “Kemajuannya belum. Biasanya kalau ada kemajuan mereka akan beri tahu kami”.

Sudah lebih dari 200 hari berlalu dan hingga sampai saat ini kasus yang melibatkan penyidik senior KPK itu belum juga terkuak jelas. Banyak kalangan masyarakat dan warga net menganggap kasus Novel ini sengaja tidak ingin dibuka karena diduga melibatkan petinggi-petinggi negara. Beberapa pengamat hukum dan tindakan kriminal juga sempat menyinggung persoalan itu.

Baca juga:  Pers dan Praktik Politik Kekuasaan

Kini setelah lebih dari 200 hari pasca penyiraman air keras terhadap Novel, dorongan dari berbagai pihak meminta agar pemerintah segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus penyiraman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, semakin menguat. Sejumlah tokoh masyarakat sipil antikorupsi, kemarin, telah bertemu dengan pimpinan KPK untuk membicarakan usulan tersebut.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur berpendapat, jika TGPF Novel dibentuk, tak perlu melibatkan kepolisian. “Kalau bahasanya Bambang Widjojanto (Mantan Wakil Ketua KPK) dan Haris Azhar (mantan Koordinator Kontras), kami juga punya kompetensi,” katanya saat dihubungi pada Rabu, 1 November 2017. Menurut Isnur, masyarakat sipil tidak boleh dianggap enteng. “Kami juga punya akses terhadap saksi dan data, tidak hanya kepolisian,” ujarnya.

Penelitian oleh TGPF, kata Isnur, bisa mengungkap fakta-fakta lain yang tidak diungkap kepolisian. “Sebagai tambahan untuk penyelidikan.” Hal ini tentu merupakan angin segar bagi pihak Novel sendiri. Meski belum terkuak, tetapi setidaknya kasus ini mendapat perhatian khusus bagi sejumlah tokoh masyarakat karena dalam kasus yang menimpa dirinya banyak kalangan masyarakat yang berempati dan ingin menunjukkan bagaimana keadilan di negeri ini, itu ditunjukkan dengan pembentukan tim khusus yang juga terlibat dalam penyelesaian kasus kriminal ini.

Dalam tim khusus yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat sipil anti korupsi tentu tidak akan berbenturan dengan tim penyidik Polri malah justru akan berjalan beriringan dengan penyidik Polri dalam mencari data dan fakta pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad juga mendukung pembentukan tim khusus tersebut. Samad mengatakan, kedatangannya ke kantor KPK untuk mendorong Pimpinan KPK agar membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Samad menilai, pembentukan TPGF perlu dilakukan untuk mengungkap kasus Novel. Pasalnya, setelah lebih dari 200 hari, pihak kepolisian belum berhasil mengungkap pelaku penyerangan.

Baca juga:  Adelina, Bukti Lengahnya Pers dan Pemerintah soal TKI

“Setelah berlarut-larutnya waktu yang memakan waktu begitu lama, kasus Novel tidak ada penuntasan, dengan kata lain terkatung-terkatung,” ujar Samad. Ia juga menambahkan, “dengan tidak tuntasnya kasus penyerangan Novel dapat mengganggu kerja KPK untuk memberantas korupsi. Jadi ibaratnya kalau KPK lagi mengalami kesakitan, maka seluruh mantan pimpinan harus merasakan itu,” kata dia.

Kasus Novel harus terungkap, cepat atau lambat, sebab ini bakal menjadi cerminan bagaimana hukum negeri ini bekerja. Kita juga berharap, para penyidik baik dari tim gabungan pencari fakta (TGPF) dan Polri transparan dalam menguak kasus ini, dan betul-betul menjalankan tugas sejujur-jujurnya.***

 

Penulis: Adhe Junaedi Sholat
Editor: M. Alfian Arifuddin

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print

Dukung kami, untuk terus membangun suatu konsep penyajian informasi yang kritis dan menyegerakan perubahan sosial.

Artikel Terkait

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.